Penegakan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Tempat Hiburan Malam Di Kabupaten Konawe

Abstract

ABSTRAK

Perlindungan kepada warga negara merupakan wujud dan prasyarat suatu negara hukum. Negara Indonesia menyatakan dirinya sebagai negara hukum. Yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Pada dasarnya, perdagangan orang adalah bertentangan dengan harkat dan martabat manusia yang paling dasar dan paling utama. Namun kenyataannya perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penegakan hukum pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Konawe dan upaya penegak hukum di Kabupaten Konawe untuk memberantas tindak pidana perdagangan.Penelitian ini menggunakan penelitian normatif-empiris dengan teknik studi dokumen dan wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Konawe belum berjalan optimal. Upaya penegak hukum di Kabupaten Konawe untuk memberantas tindak pidana perdagangan berpedoman pada hukum acara pidana yang berlaku, yang diterapkan pada peristiwa  nyata dan disesuaikan dengan karakteristik tindak pidana perdagangan orang melalui kegiatan penyelidikan dan penyidikan, dengan melakukan upaya pre-emtif, upaya preventif dan upaya represif.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pemberantasan, TindakPidana