PENGENAAN PAJAK REKLAME TERHADAP PAPAN NAMA JABATAN NOTARIS DI KABUPATEN PASAMAN BARAT

Abstract

ABSTRAK

Notaris adalah pejabat umum yang diserahi kewenangan untuk membuat akta sebagai alat bukti yang sempurna bagi yang membutuhkan dalam suatu perbuatan hukum. Salah satu persyaratan yang harus dilakukan seorang Pejabat Notaris dalam memenuhi ketentuang undang-undang adalah memasang Papan Nama Profesi di lingkungan Kantornya sebagai bentuk pemberitahuan. Namun di Kabupaten Pasaman Barat dikenakan Pajak Reklame atas Papan Nama Profesi tersebut. Terdapatpermasalahan Pengaturan Hukum Pengenaan Pajak Reklame terhadap Papan Nama Jabatan Notaris dan Kaitannya dengan Jabatan Notaris di Pasaman Barat dan pelaksanaan Pengenaan Pajak Reklame Terhadap Papan Nama Jabatan Notaris di Pasaman Baratserta akibat hukum Pengenaan Pajak Reklame Terhadap Papan Nama Jabatan Notaris di Pasaman Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame bahwa Papan Nama Profesi Notaris merupakan objek Pajak Reklame, Akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya pengenaan Pajak Reklame terhadap Papan Profesi Notaris di Kabupaten Pasaman Barat adalah adanya kesenjangan antara Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame dengan beberapa Peraturan yang sudah ada yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, ketentuan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, ketentuan Kode Etik Notaris dan Surat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan Republik Indonesia tertanggal 6 Oktober 1986 Nomor 329/DAGRI/X/86 menyatakan bahwa Papan Nama Profesi bukan merupakan Objek Pajak Reklame sehingga pelaksanaan Pengenaan Pajak Reklame terhadap Papan Nama Profesi Notaris merupakan suatu pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
Kata Kunci: : Notaris; Papan Nama Profesi Notaris; dan Pajak Reklame.