IMPLIKASI UU NO 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN ANTARA KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP SIMPLIFIKASI PAJAK DAN RETRIBUSI DI DAERAH

Abstract

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Simplifikasi Pajak dan Retribusi di Daerah yang menjadi salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah. Beberapa objek dalam pajak dan retribusi daerah lebih disederhanakan dengan dikurangi  dengan harapan sebagai upaya untuk meningkatkan dan mendorong  pendapatan asli daerah dan mereformasi UU PDRD.  Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 hadir mereformasi sistem desentralisasi fiskal daerah melalui simplifikasi jenis pajak dan retribusi daerah. Disatu sisi hal tersebut dianggap positif untuk mendongkrak pendapatan asli daerah. Namun, dalam konteks yang berbeda kekhawatiran juga muncul dengan hadirnya UU tersebut. Beberapa kalangan menyebutkan bahwa UU HKPD merupakan bentuk arah sentralistiknya pola hubungan keuangan pusat dan daerah itu sendiri. sehingga penulis mengidentifikasi masalah untuk menelaah implikasi dalam bentuk potensi yang ditimbulkan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 terhadap Simplifikasi Pajak dan Retribusi di Daerah yang menjadi sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta bertujuan untuk mengetahui proyeksi Pajak dan Retribusi sebagai sumber pendapatan asli daerah setelah dilakukan simplifikasi tersebut sehingga potensi kelemahannya dapat diminimalisir dalam rangka mendorong peningkatan Pembangunan di daerah.

Kata Kunci: Perubahan, Hubungan Keuangan, Pendapatan Asli Daerah.