URGENSI PENGATURAN ARTIFISIAL INTELLIGENCE UNTUK MENDUKUNG BISNIS UMKM

Abstract

Bagi UMKM, penggunaan AI di sektor bisnis online berpotensi mengganggu masyarakat jika tidak ada regulasi lebih lanjut. Hal ini mencakup beberapa kasus pembobolan data pengguna dan kebocoran data di kalangan pengguna Marketplace yang terjadi beberapa kali dalam beberapa waktu terakhir. Selain itu, permasalahan juga dapat terjadi di dalam sistem, misalnya informasi atau instruksi dari AI yang tidak akurat sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif kualitatif, deskriptif. Problematika  yang dihadapi adalah Tindakan AI yang menimbulkan kerugian seperti kebocoran data atau tindakan menyimpang lainnya dapat disebabkan oleh ketidaksesuaian dalam pemrosesan perintah pada mesin. Setidaknya ada dua pilihan. Pertama, perintah yang diberikan tidak sesuai dengan data masukan pada mesin atau tidak lengkap sehingga mesin inferensi tidak dapat memprosesnya dengan baik. Kedua, kesalahan manusia awal dalam entri data, yaitu kesalahan dalam pelatihan mesin atau pemrograman yang tidak tepat, juga dapat menjadi penyebabnya. Persoalan lainnya adalah tanggung jawab hukum, yang didefinisikan sebagai tanggung jawab hukum seseorang atau suatu badan atas tindakan yang merugikan. Kurangnya pengakuan AI sebagai badan hukum berdasarkan hukum positif Indonesia menimbulkan tantangan baru. Dasar tanggung jawab AI adalah prinsip vicarious liabilitas, yang mengatur tanggung jawab pihak lain yang tidak melakukan kesalahan. Artinya tanggung jawab perbuatan hukum AI ada pada penyelenggara atau wakil AI.