PERLINDUNGAN TENAGA KERJA SWASTA DIKAJI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA NO 11 TAHUN 2022

Abstract

ABSTRAK

Hukum ketenagakerjaan di Indonesia sangat dibutuhkan agar jaminan terhadap warga negara Indonesia bisa mendapat lapangan kerja serta jaminan hak dan kewajiban. Selain itu, tenaga kerja juga membutuhkan perlindungan agar proses produktivitas dan kenyamanan dalam pekerjaan berjalan dengan baik. Dalam pembukaan UUD NRI 1945 alinea keempat mengatakan bahwa, “Pemerintah Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia”, dan pasal 27 ayat 2 UUD NRI 1945 mengatakan, “Setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan serta penghidupan yang layak.” Tipe penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah riset hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan perbandingan hukum, serta telaahan kasus yang terjadi. Materi hukum yang digunakan berasal dari sumber primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini menerapkan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan merubah dan menghapus pasal-pasal yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum cukup mengatur terkait masalah hak terhadap tenaga kerja. Misalnya, yang mengatur tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, upah, upah minimum provinsi atau kabupten/kota, Kesalahan berat terjadinya PHK oleh pekerja/buruh, begitu juga hak pemohonan tenaga kerja jika merasa dirugikan dan perlindungan tenaga kerja yang merupakan wujud pengakuan atas hak tenaga kerja secara manusia yang harus diperlakukan secara manusiawi sebagaimana, yang diamanatkan oleh UUD 1945 pasal 28D ayat (1) dengan, “menjamin kepastian hukum perlidungan dan diperlakukan sama dihadapan hukum” dan juga memerhatikan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja.

Kata Kunci: Ketenagakerjaan; Omnibus Law; Perlindungan Hukum.