TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

Abstract

ABSTRAK

Tahapan pemutakhiran data merupakan tahapan paling awal yang dilakukan oleh KPU bersinergi dengan Badan Ad Hoc Pemilu untuk menyusun Daftar Pemilih Tetap (DPT). Namun, dalam implementasinya, di dalam tahapan ini juga sering terjadi tindak pidana pemilu seperti: bocornya data pribadi pemilih, coklit yang tidak sesuai dengan data pribadi dan lain sebagainya. Penelitian menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan memperhatikan keharmonisasian antar undang-undang secara horizontal maupun vertikal. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pertama, perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam tahapan penyelenggaraan pemutakhiran data pemilih yaitu KPU melakukan upaya perlindungan pre-emtif, preventif dan represif selama proses pemutakhiran data pemilu tahun 2024 dan secara teori legal system, perlindungan hukum yang diberikan secara struktur dan substantif telah didukung dengan UU Perlindungan Pribadi namun secara budaya hukum implementasinya belum maksimal. Kedua, bentuk tindak pidana pemilihan umum selama proses tahapan penyelenggaran pemutakhiran data pemilih yaitu terlihat hanya 8 (delapan) tindak pidana pemilihan umum dalam tahapan penyelenggaraan pemutakhiran data yang diatur di dalam UU Pemilu sehingga mendasar dengan teori keadilan, UU Perlindungan Data Pribadi dihadirkan untuk menjadi alternatif keadilan bagi kekosongan pemidanaan yang terjadi di dalam UU Pemilu tersebut. Ketiga, kepastian hukum perindungan data pribadi dikaitkan dengan tahapan penyelenggaran pemutakhiran data pemilih yaitu merujuk pada teori kepastian hukum maka harus rumusan undang-undang perlindungan data pribadi ini harus mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang berimbas pada perlu adanya revisi yang substantif maupun penambahan-penambahan pasal pemidanaan baru yang berkaitan dengan perbuatan pidana pada saat tahapan pemutakhiran data (fase pre-election).

Kata Kunci: Data Pemilih, Tindak Pidana, Pemilihan Umum, Penyelenggaraan Pemutakhiran.