.png){kind=logo}
PROBLEMATIKA PENETAPAN TERSANGKA YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA DALAM TAHAP PENYIDIKAN
Abstract
This research aims to determine the legal mechanism for determining someone as a suspect who is suspected of having a mental disorder at the investigation stage, as well as to find out solutions that can be applied to overcome problems in determining a suspect with a mental disorder at the investigation stage. This research is normative legal research that is prescriptive in nature with a conceptual approach and a statutory approach. The types of materials used are primary and secondary legal materials. Based on this research, the results obtained are that investigators are still obliged to examine the case and complete the examination agenda file until it is complete, to then hand it over to the prosecutor's office and the court. The authority to decide a person's criminal responsibility rests entirely with the judge, although police investigators can seek advice from a doctor or psychiatrist. If the judge decides that the perpetrator is truly irresponsible, then the perpetrator is released from all legal charges. However, for the safety of the perpetrator and the community, the judge can order the perpetrator to be placed in a mental hospital for a maximum probation period of one year, in accordance with Article 44 paragraph (2) of the Criminal Code. Regulatory and Policy Reform is very important because, KUHAP and Mental Health Law: Consider revising the KUHAP and Mental Health Law to further clarify procedures for handling suspects with mental disorders, including their rights, observation time limits, and mechanisms for placement in mental health facilities as a substitute for detention.
Key words: Mental Disorders, Investigation, Suspects
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Buku
Adam Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm. 7.
Ahmad Ali. 2010. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence);Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Vol. 1 Pemahaman Awal. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. hlm. 292.
Arhan, M., & As, A. 2023. Dasar-dasar Psikopatologi: Pemahaman Gangguan Mental dalam Perspektif Klinis. Jakarta: Penerbit Psikokita.
Leden Marpaung. 2012. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Cet .I Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 51.
Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, Edisi Pertama (Cet.II; Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 155-156
MIF Baihaqi, dkk. 2007. PSIKIATRI Konsep Dasar dan Gangguan-Gangguan. Cet. II, Jakarta: PT Refika Aditama. hlm. 63.
Moeljatno. 1983. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana. Cet. I, Bumi Aksara: Jakarta hlm. 153.
Muhammad Erwin. 2012. Filasafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum. Rajawali Pers, Jakarta. hlm. 259.
Musthafa Fahmi. 1977. Kesehatan Jiwa dalam Keluarga, Sekolah dan Masyarakat, Cet. I; Bulan Bintang: Jakarta. hlm. 21.
Peter Mahmud Marzuki. 2008. Pengntar Ilmu Hukum Edisi Revisi. Kencana Prenada Media Group. hlm. 136.
Rahman Syamsuddin, dan Ismail, Merajut Hukum di Indonesia. hlm. 193-194.
Rahman Syamsuddin, dan Ismail. 2014. Merajut Hukum di Indonesia (Jakarta: Mitra Wacana Media. hlm. 193.
Sutrisno. 2010. Ilmu Hukum. Prenhallindo. Jakarta. Hlm. 15.
Teguh Prasetyo. 2014. Hukum Pidana, Edisi Revisi (Cet. V; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 54.
Teguh Prasetyo. 2014. Hukum Pidana. Edisi Revisi (Cet. V, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. hlm. 2
Teguh Prasetyo. Hukum Pidana, hlm. 127
Jimly Asshiddiqie. 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. hlm. 273.
Giorgio Gaja. Positivism and Dualism in Dionisio Anzilotti” European Journal International Law. 1992. hlm. 123.
David Sloss. 2002. Non-Self-Executing Treaties: Exposing A Constitutional Fallacy” U.C. Davis Law Review Vol. 36 No. 1.
Ronny Hanitijo Soemitro. 1999. Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum).
Bambang Waluyu. 1996. Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 13.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2013. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.13.
Haryono dalam Johnny Ibrahim. 2005. Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia. hlm. 249.
Rizkan Zulyadi. Kerangka Teori dalam Penelitian Hukum, Medan : Enam Media, hlm. 123.
Satjipto Rahardjo. 2012. Ilmu Hukum, Bandung. Citra Aditya Bakti, hlm. 19
Soeroso, 2011. Pengantar Ilmu Hukum. PT. Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 28
M. Agus Santoso. 2014. Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum. Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta. hlm. 85.
Sudarto. 2007. Hukum dan Hukum Pidana. Cetakan Kelima, ( Bandung : Alumni). hlm. 22.
Barda Nawawi Arief. 2005. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. Cetakan Kedua (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti), hlm. 74 – 75.
Tolib Setiady. 2010. Pokok - Pokok Hukum Penitensier Indonesia. Penerbit Alfabeta. hlm. 1.
Widodo. 2012. Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena Dan Penanggulangannya, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, P. hlm. 26.
Marlina. 2010. Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana, Medan: USU Press. hlm.1.
P.A.F. Lamintang Dan Theo Lamintang, 2010. Hukum Penitensier Indonesia, Edisi Kedua. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 14.
Hans Kalsen. 2011. Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqin, Bandung : Cet. VII, Nusa Media. hlm. 40.
Soeparmono. 2016. Keterangan Ahli & Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana, Bandung: CV. Mandar Maju. hlm. 59.
Antory Royan Adyan. 2010. ‘Kekuatan Hukum Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dintinjau Dari KUHAP Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004’, Keadilan Progresif, 1.1. hlm. 36.
Haryono dalam Johnny Ibrahim. 2005. Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia. hlm. 249.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2013. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.13.
Ronny Hanitijo Soemitro. 1999. Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum).
Bambang Waluyu. 1996. Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 13.
Sudarto. 2007. Hukum dan Hukum Pidana. Cetakan Kelima, Bandung : Alumni. hlm. 22.
M. Agus Santoso. 2014. Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Kencana: Jakarta. hlm. 85.
Soeroso. 2011. Pengantar Ilmu Hukum. PT. Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 28.
Satjipto Rahardjo. 2012. Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 19
Jan Remmelink. 2003. Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Tertentu dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Penerapannya dalam Yurisprudensi, diterjemahkan oleh Tristam Moeliono (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Jurnal
Basak Cali. 2015. The Authority of International Law: Obedience, Respect, and Rebuttal. Oxford: Oxford University Press. 2015. hlm. 137.
Bambang Dwi Baskoro, Hamidah Siadari, Nur Rochaeti. 2016. ‘Arti Penting Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Penanganan Tindak Pidana Perkosaan’, Diponegoro Law Journal, 5.3. hlm. 10–11.
Setyo Trisnadi.2013. ‘Ruang Lingkup Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Pada Peristawa Pidana Yang Mengenai Tubuh Manusia Di Rumah Sakit Bhayangkara. Sains Medika : Semarang hlm. 126.
Andrias Gigih Saputra. 2011. Kendala Penyidik Dalam Menentukan Penyidikan Terhadap Tersangka Yang Diduga Mengalami Gangguan Jiwa (Studi Di Polresta Malang). Skripsi. Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang. hlm. 47.
Soetandyo Wignjosoebroto. 1974. “Penelitian Hukum : Sebuah Tipologi”. Jurnal Masyarakat, tahun 1, No. 2. hlm. 42.
A’an Efendi, Dyah Ochtonina S, Rahmadi Indra T. 2019. Penelitian Hukum Doktrinal. Laksbang Justitia : Yogyakarta. hlm. 34
Internet
https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-odgj-dan-hak-haknya-dalam-peraturan-perundang-undangan-lt6703c5eb1a771/ diakses pada tanggal 15 Maret 2025
https://worldpopulationreview.com/country-rankings/crime-rate-by-country diakses pada 10 Juli 2025 Pukul 10.08 WITA.
https://www.bps.go.id/publication/2021/12/15/8d1bc84d2055e99feed39986/statistik-kriminal-2021.html diakses pada 10 Juli 2025 Pukul 10.08 WITA.
https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5696012/bunyi-dan-makna-uud-1945. diakses 09/07/2025]
Hukum Online. 2023. Apakah Orang Gila Bisa Dipidana. https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah orang-gila-bisa-dipidana-lt515e437b33751/ diakses pada hari Selasa 8 Juli 2025. pukul 22.14 WITA.
DOI: https://doi.org/10.36355/rlj.v6i2.1800
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2025 M. Fajari, Anang S. Tornado
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.