.png){kind=logo}
Implementasi Kewajiban Sertifikasi Penyidik Anak Dalam Tugas Penyidikan Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Wilayah Hukum Polres Pelalawan
Abstract
ABSTRAK
Implementasi kewajiban sertifikasi penyidik anak merupakan aspek penting dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sertifikasi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap penyidik yang menangani perkara anak memiliki kompetensi khusus dalam memahami psikologi anak, prosedur hukum yang ramah anak, serta prinsip perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kewajiban sertifikasi penyidik anak di wilayah hukum Polres Pelalawan, dengan menitikberatkan pada efektivitas penerapannya dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, didukung data empiris melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sertifikasi masih menghadapi kendala, antara lain keterbatasan jumlah penyidik yang telah bersertifikat, minimnya anggaran pelatihan, serta kurangnya pengawasan dari lembaga terkait. Kondisi ini berimplikasi pada masih adanya praktik penyidikan yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Kesimpulannya, optimalisasi sertifikasi penyidik anak membutuhkan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta sinergi antar lembaga penegak hukum. Rekomendasi penelitian ini menekankan pentingnya percepatan program sertifikasi, penyusunan pedoman teknis, serta monitoring berkelanjutan guna memastikan terpenuhinya hak-hak anak dalam proses penyidikan.
Kata Kunci: Sertifikasi Penyidik Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak, Polres Pelalawan.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Abas, Gunawan Hi. “IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM KEPOLISIAN PADA PENGAMANAN UNJUK RASA YANG MENGAKIBATKAN TINDAKAN ANARKIS DI KOTA TERNATE.” Journal of Law and Nation (JOLN) 3, no. 4 (2024).
Agatha, Georgina. “Pembuktian Dan Pengesahan Anak Luar Kawin Serta Akibat Hukumnya Setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dalam Pandangan Hukum Islam.” Indonesian Notary 3 (2021): 68.
Agustini, Ika, Rofiqur Rachman, and Ruly Haryandra. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam.” Rechtenstudent 2, no. 3 (December 2021): 342–55. https://doi.org/10.35719/rch.v2i3.89.
Aji, Muhammad Prakoso. “Sistem Keamanan Siber dan Kedaulatan Data di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Politik (Studi Kasus Perlindungan Data Pribadi) [Cyber Security System and Data Sovereignty in Indonesia in Political Economic Perspective].” Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional 13, no. 2 (January 2023): 222–38. https://doi.org/10.22212/jp.v13i2.3299.
Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
Ansar, Muhammad Aksa, Hambali Thalib, and Kamri Ahmad. Efektivitas Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik: Studi Polres Pelabuhan Makassar. n.d.
Apriyansa Pranata Ayuba, Suwitno Yutye Imran, Julisa Aprilia Kaluku, and Dolot Alhasni Bakung. “Efektivitas Pelaksanaan Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisian Resor Gorontalo Utara.” JPMNT : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT NIAN TANA 2, no. 3 (July 2024): 64–79. https://doi.org/10.59603/jpmnt.v2i3.431.
BJ, H. Abdul Muis, H. R. AR. Harry Anwar, and Imas Rosidawati. Hukum Kepolisian Dan Kriminalistik. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2021.
Dharma, Satya. “PENERAPAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE) DITINJAU DARI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM.” Restorative Justice 5, no. 2 (2022).
Elisabeth Nurhaini Butar-Butar. Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum. Bandung: PT. Refika Aditama, 2018.
Harahap, Parlin Azhar, Gomgom T.P. Siregar, and Syawal Amry Siregar. “Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda-SU) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum.” JURNAL RETENTUM 3, no. 1 (March 2021). https://doi.org/10.46930/retentum.v3i1.906.
Hidayat, Sabrina, Oheo Kaimuddin Haris, Guasman Tatawu, and Melby Nurrahman. “Sanksi Pidana Selain Penjara dalam Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak.” Halu Oleo Legal Research 5, no. 2 (2023): 605-619.
Kristanto, Andri. “Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.” Lex Renaissance 1, no. 7 (2022).
Saragih, Geofani Milthree. “A Judges’ Role in Pursuing Justice: Oliver Wendell Holmes’ Sociological Jurisprudence Perspective.” International Journal of Law Society Services 3, no. 2 (January 2024): 58. https://doi.org/10.26532/ijlss.v3i2.34990.
Siagian, Hady Saputra, Madiasa Ablisar, Sunarmi Sunarmi, and Marlina Marlina. “PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP ANAK PELAKU PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI PADA DIT.RESNARKOBA POLDA SUMUT).” Law Jurnal 2, no. 2 (March 2022): 123–34. https://doi.org/10.46576/lj.v2i2.1814.
Wahyudi, Ahmad, Andi Safriani, and St. Nurjannah. “Problematika Rangkap Jabatan ASN, TNI, dan Polri Menjadi Komisaris di Badan Usaha Milik Negara.” Alauddin Law Development Journal 5, no. 3 (November 2023): 455–68. https://doi.org/10.24252/aldev.v5i3.21858.
DOI: https://doi.org/10.36355/rlj.v6i2.1863
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2025 Desi Valentianna Br Purba, Bagio Kadaryanto, Rudi Pardede
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.