.png){kind=logo}
PROBLEMATIKA PENJATUHAN HUKUMAN PIDANA MAT
Abstract
The Constitutional Court's decision on the death penalty reinforces the existence of the death penalty in Indonesia, and it shows controversy in society. People who do not agree with the death penalty say that the death penalty is not in accordance with the protection of human rights as regulated explicitly in Article 28 A in conjunction with Article 28 I of the amendments to the Indonesian constitution. Including reneging on international treaties that prohibit the death penalty. The death penalty is not the main punishment but is an extraordinary punishment and is always subject to alternative punishments. The death penalty is the last resort, after failed human efforts, to protect society. In the national criminal law enforcement reform efforts in the future, the regulation on the death penalty will have significant friction.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Adam Chazawi, 2005, Pelajaran Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, 1985, Pidana Mati di Indonesia Dimasa Lalu, Kini dan Dimasa Depan, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.Andi Hamaza, (tim), Laporan Akhir Tim Pengkaji yang diketuai tentang “Efektivitas Pelaksa naan Hukuman Mati di Indonesia”, Badan Pembinaan Hukum Nasional Depart emen Kehakiman RI, tahun 1989/1999.
Barda Nawawi, Pembaharuan Hukum Pidana, Dalam PrespektifiKajian Perbandingan, Citra Aditia Bakti, 2005.
Harun Alrasid, Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali Diubah oleh MPR, Penerbit U niversitas Indonesia (UI-PRESS), 2004.
Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR).
Laporan Hasil Penelitian “Ancaman Hukuman Mati dalam Sistem Pemidanaan”, Kerjas ama Kejakasaan Agung RI dan FH Undip, 1981/1982.
Loebby Loqman, (Tim), Laporan Akhir “penelitian tentang Efektivitas Hukuman Mati Di Indonesia”, Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pe mbinaan Hukum Nasional, tahun 2000.
Mansyur Effendi, 2005, Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Prose s Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM), Ghalia Ind onesia, Bogor.
Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Bumi Aksara, 1999.
Muladi, Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang, Pidato pengukuha n Guru besariIlmu Hukum Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1990.
Rancanagan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana, Direktorat Jendral Peraturan PerundangUndangan De partemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Tahun 2004.
Roeslan Saleh, Masalah Pidana Mati, Aksara baru, Jakarta, 1978. Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, 1981.
Sudarto, 1983, Hukum pidana dan perkembangan Masyarakat, CV. Sinar Baru, Bandun g.
Sudarto, 2009, Hukum Pidana I, Cetakan Ketiga, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Un dip, Semarang
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang Nomor. 39
DOI: https://doi.org/10.36355/rlj.v2i2.703
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2022 RIO LAW JURNAL
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.