Journal Title RIO LAW JURNAL ISSN 2722-9602 DOI Prefix 10.36355 Editor in Chief Halida Zia Publisher Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo Frequency 6 bulanan Citation Analysis schoolar RIO LAW JURNAL “Rio” merupakan sebutan untuk kepala desa laki-laki di Kabupaten Bungo, provinsi Jambi. Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo memilih nama ini untuk memberikan sebuah identitas atau pengenal supaya dikenal civitas akademika di seluruh Indonesia. Rio Law Journal mengumpullkan artikel hukum kemudian menyesuaikan format mengikuti standar Asosiasi Pengelola Hukum Se-Indonesia. Rio Law Journal mengumpulkan tulisan dan penelitian Dosen Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo secara berkala. RIO LAW JURNAL diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo. seluruh artikel yang diterima melalui proses review oleh mitra babestari. Terbit secara online dan bebas untuk dibaca dan diakses.
Rio Law Jurnal By, Fakultas Hukum, Universitas Muara Bungo is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Implikasi Hukum Perjanjian terhadap Pendaftaran dan Pengalihan Hak atas Merek Dagang
Merek dagang memiliki nilai ekonomi tinggi sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual, menjadikannya objek hukum dalam bentuk perjanjian. Penelitian ini mengkaji kedudukan merek dagang sebagai objek perjanjian dan implikasi hukum perjanjian terhadap proses pendaftaran dan pengalihan hak merek berdasarkan hukum positif di Indonesia. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan dan literatur hukum, hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian menjadi dasar hukum bagi pengalihan hak merek, namun efektivitasnya bergantung pada pencatatan resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Implikasi hukum timbul apabila perjanjian tidak diikuti pendaftaran, yang dapat menyebabkan sengketa kepemilikan dan hilangnya perlindungan hukum. Oleh karena itu, sinkronisasi antara hukum perjanjian dan sistem administrasi merek menjadi penting untuk menjamin kepastian hukum. Merek dagang berfungsi sebagai tanda pengenal produk dan jasa, merepresentasikan reputasi dan kualitas. Sebagai objek perjanjian, merek dagang tunduk pada prinsip-prinsip hukum perdata, termasuk dalam hal perjanjian, khususnya terkait penggunaan, pengalihan, atau pemberian lisensi
Copyright (c) 2025 Rahmiati Ranti Pawari http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Hukum Adat Di Bangka Belitung : Kontinuitas Dan Perubahan Dalam Konteks Masyarakat Modern
Hukum adat di Bangka Belitung memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat setempat, terutama dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hukum adat merupakan sistem norma sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat sebagai wujud kearifan lokal yang diwariskan lintas generasi. Di wilayah Bangka Belitung, hukum adat memiliki kekhasan tersendiri yang tercermin dalam pengaturan sumber daya alam, struktur sosial kemasyarakatan, serta mekanisme penyelesaian sengketa berbasis musyawarah mufakat. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri bagaimana hukum adat di Bangka Belitung bertahan, mengalami transformasi, dan berinteraksi dengan hukum negara dalam konteks masyarakat modern. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan etnografi hukum, melibatkan wawancara mendalam dengan tokoh adat, aparat desa, serta observasi partisipatif terhadap praktik adat di beberapa desa di Bangka Belitung. Hasil penelitian menggambarkan bahwa hukum adat masih bertahan dalam beberapa aspek seperti pengelolaan sumber daya alam dan penyelesaian sengketa, meskipun terjadi pergeseran nilai akibat modernisasi dan tekanan hukum formal, hukum adat tetap menjadi pedoman utama dalam beberapa aspek kehidupan masyarakat, terutama dalam pengelolaan tanah ulayat, tata kelola lingkungan, dan penyelesaian konflik antarwarga
Copyright (c) 2025 Virna Dewi http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Harmonisasi Regulasi Digital Dengan Prinsip Kebebasan Berpendapat Dalam Negara Hukum Indonesia
Perkembangan teknologi digital saat ini membawa banyak perubahan besar dalam cara masyarakat menyampaikan pendapat di Indonesia. Di satu sisi, dunia digital membuka ruang baru untuk berekspresi, berpartisipasi dalam diskusi publik, dan menyebarkan informasi secara luas. Pemerintah juga mengeluarkan berbagai regulasi untuk mengatur aktivitas di ranah digital salah satunya adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana regulasi digital bisa selaras dengan kebebasan berpendapat dalam konteks negara hukum Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dengan pendekatan berdasarkan undang-undang, teori hukum, dan perbandingan dengan negara lain. Hasil analisis menunjukkan bahwa saat ini masih ada ketimpangan antara kepentingan negara dalam mengatur dunia digital dan perlindungan terhadap hak warga negara untuk menyatakan pendapat. Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada langkah harmonisasi. Beberapa cara yang bisa dilakukan antara lain: memperjelas isi aturan hukum agar tidak multitafsir, memastikan penegakan hukum berpihak pada perlindungan hak asasi manusia, dan membentuk lembaga pengawas independen untuk memastikan bahwa pelaksanaan regulasi digital dilakukan secara adil dan tidak represif. Langkah-langkah ini penting agar kemajuan teknologi tidak dijadikan alasan untuk membatasi ruang kebebasan berpendapat yang justru merupakan bagian penting dari demokrasi dan prinsip negara hukum di Indonesia.
Copyright (c) 2025 Sri Yuliana http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT SKINCARE (PERAWATAN WAJAH) OVERCLAIM DI INDONESIA
This research discusses legal protection for consumers who suffer losses due to overclaim practices in skincare products marketed online in Indonesia. Overclaim refers to promotional statements that provide excessive and misleading information regarding the benefits or ingredients of a product, which often do not correspond to factual or scientific evidence. This phenomenon has become increasingly prevalent along with the rise of e-commerce as a medium for selling beauty and skincare products and the intense competition among business actors in the industry. This study aims to examine the forms of legal protection available to consumers based on Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection and related regulations, as well as to analyze the legal liability that may be imposed on business actors for overclaim practices. The research employs a normative juridical method with statutory and literature approaches. The results show that consumers have the right to accurate, clear, and honest information about the products they use, and business actors are obliged not to provide misleading information. Overclaim practices are proven to violate consumer protection principles and may be subject to legal sanctions in accordance with applicable laws. This study recommends strengthening the supervision of skincare product advertisements and enhancing consumer education to better understand their rights. Keywords: Consumer Protection, Skincare, Overclaim, E-Commerce, Legal Liability
Copyright (c) 2025 Halida Zia, Mario Agusta, Deliana Rahmawati http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN PENYEBARAN VIDEO ASUSILA (STUDI KASUS DI DUSUN SUNGAI GAMBIR KABUPATEN BUNGO)
Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban penyebaran video asusila di Dusun Sungai Gambir, Kabupaten Bungo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang di berikan kepada korban penyebaran video asusila. Penelitian ini menggunakan pendekatan kerangka teori perlindungan hukum, serta teori penegakan hukum dan teori kepastian hukum. Perlindungan hukum dimaknai sebagai hak dasar yang harus diberikan negara kepada korban, khususnya perempuan yang menjadi korban penyebaran video asusila. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, dengan pengumpulan data melalui wawancara dan kajian Pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap korban masih belum maksimal. Dalam praktiknya masih di temukan berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman hukum, ketakutan korban, proses penyidikan yang kompleks. Kesimpulan dari penelitian ini perlunya perlindungan hukum terhadap korban harus diperkuat melalui peningkatan koordinasi antara aparat hukum, Lembaga perlindungan saksi dan korban, serta penyuluhan hukum kepada masyarakat, masyarakat perlu diberikan edukasi tentang hukum dan etika digital agar dapat mencegah terjadinya kasus yang sama. Perlindungan hukum harus di laksanakan dengan berpihak kepada korban, dan tidak menyudutkan mereka sebagai pelaku. Kata Kunci: Perlindungan hukum, perempuan, Korban, video asusila.
Copyright (c) 2025 Chindi Oeliga Yensi Afita, Nirmala Sari, Annisa Pebriani, M Nanda Setiawan http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PROBLEMATIKA PENETAPAN TERSANGKA YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA DALAM TAHAP PENYIDIKAN
This research aims to determine the legal mechanism for determining someone as a suspect who is suspected of having a mental disorder at the investigation stage, as well as to find out solutions that can be applied to overcome problems in determining a suspect with a mental disorder at the investigation stage. This research is normative legal research that is prescriptive in nature with a conceptual approach and a statutory approach. The types of materials used are primary and secondary legal materials. Based on this research, the results obtained are that investigators are still obliged to examine the case and complete the examination agenda file until it is complete, to then hand it over to the prosecutor's office and the court. The authority to decide a person's criminal responsibility rests entirely with the judge, although police investigators can seek advice from a doctor or psychiatrist. If the judge decides that the perpetrator is truly irresponsible, then the perpetrator is released from all legal charges. However, for the safety of the perpetrator and the community, the judge can order the perpetrator to be placed in a mental hospital for a maximum probation period of one year, in accordance with Article 44 paragraph (2) of the Criminal Code. Regulatory and Policy Reform is very important because, KUHAP and Mental Health Law: Consider revising the KUHAP and Mental Health Law to further clarify procedures for handling suspects with mental disorders, including their rights, observation time limits, and mechanisms for placement in mental health facilities as a substitute for detention. Key words: Mental Disorders, Investigation, Suspects
Copyright (c) 2025 M. Fajari, Anang S. Tornado http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR ATAS PELAKSANAAN EKSEKUSI OLEH PERUSAHAAN LEASING TERHADAP JAMINAN FIDUSIA YANG DITARIK SECARA PAKSA
n general, the execution of collateral objects causes disputes because the creditor wants the right to repay the debt on the collateral object, while the debtor is not willing to have the collateral object executed to pay off the debt. So sometimes in practice, creditors take the law into their own hands in the collateral execution process carried out by creditors as fiduciary recipients, to take over goods controlled by debtors without going through the correct legal procedures. This research discusses 1) How is the execution of fiduciary guarantees withdrawn by leasing companies by force? 2) What is the legal protection for debtors regarding the execution by leasing companies of fiduciary guarantees that are forcibly withdrawn? Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 reduces the power of the executorial title of a fiduciary guarantee certificate which means that the ease of execution carried out by creditors cannot be carried out properly. This is not in line with the principles of droit de suite, droit de preference and para executie which are threatened with not being implemented as a result of the Constitutional Court's interpretation which states that the executorial power of a Fiduciary Guarantee Certificate has no legal force if there is no agreement on breach of contract and willingness to surrender the collateral object from the fiduciary guarantee provider (debtor). In the event of a default by the Debtor, the execution of the collateral object must be submitted to court first by the Creditor. If this is not done, the Debtor can file a lawsuit for an unlawful act against the Creditor's actions. Keywords :Fiduciary, Legal Protection, Guarantee Execution & Debtors
Copyright (c) 2025 Eti Herawati Herawati, Erny Kencanawati, Putra Hutomo http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Pertanahan Antara Dua Badan Usaha Milik Negara Melalui Mediasi
Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk menjabarkan dan menjelaskan secara rinci dan mendasar bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Siginifikan BUMN berbunyi sebagai berikut : Penyelesaian perselisihan yang dimediasi oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kesepakatan yang bersifat final dan mengikat bagi BUMN/Anak Perusahaan BUMN/Perusahaan Terafiliasi BUMN yang bersangkutan. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif analitis, menggunakan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dan melakukan pengolahan data dengan kualitatif, diperoleh kesimpulan bahwa sengketa pertanahan antara dua Badan Usaha Milik Negara yang berlarut-larut dapat diselesaikan melalui mediasi yang difasilitasi oleh Kementerian BUMN sebagai mediator. Kepastian Hukum dari pelaksanaan mediasi oleh Kementerian BUMN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 bahwa penyelesaian perselisihan yang dimediasi oleh Menteri BUMN merupakan kesepakatan yang bersifat final dan mengikat bagi BUMN. Kata kunci: Kepastian Hukum, Mediasi, BUMN
Copyright (c) 2025 Susilawaty Siringoringo; Jelly Nasseri; Wira Franciska. http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Perlindungan Hukum Bagi Karyawan Terhadap Pelanggaran Kontrak Kerja Perusahaan (Studi Kasus Sport Station)
This research aims to identify the forms of employment contract violations that occur at Sport Station and to analyze the effectiveness of legal protection available to employees, especially those bound by Fixed-Term Employment Agreements (PKWT). The research method used is empirical legal research with a socio-legal approach, combining document analysis with in-depth interviews involving employees, company representatives, and the Manpower Office of Bengkulu City. The study found various violations of PKWT provisions, including the absence of contract copies, verbal contract extensions, unilateral termination of employment, and neglect of normative employee rights such as social security and leave. Although legal protection is normatively available through labor regulations and industrial dispute resolution mechanisms, its effectiveness remains limited due to structural barriers, low legal literacy among workers, and unequal bargaining power between employees and employers. These findings reinforce legal protection theory, justice theory, and critical legal theory, all of which highlight the imbalance of power in the world of work. This study recommends strengthening labor law enforcement, providing effective internal grievance mechanisms, and increasing legal education for workers. Keywords: Legal protection, employment contract, PKWT, labor law.
Copyright (c) 2025 Tasya Aryfka Putri, Uswatun Hasanah, Marlinah http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
INTERPRETASI ETIKA PROFESI DALAM UPAYA PENINGKATAN KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP PROFESI HUKUM
The interpretation of professional ethics in this study discusses how law enforcers make efforts to restore public trust in the law and the legal profession. The background of this study is social issues about law enforcers, the role of law enforcers is considered not to side with the truth but with profit, so that some people consider the legal profession not to be law enforcers but rather a legal business. The behavior of violating legal ethics makes the legal principles of certainty, justice and legal benefits cannot be felt by some legal subjects (society). The purpose of this study is to demand that legal professions better understand and dare to practice ethics and professional codes of ethics in everyday life and be able to restore public trust in the legal profession. This study uses normative juridical legal methods through library data, regulations related to issues and problems that occur in the field. The results of this study are 1). With the interpretation of professional ethics, legal professions can implement legal services in accordance with the code of ethics and principles of law enforcers to create certainty, justice and benefits for the community, 2). Public trust will increase in the legal profession as law enforcers who can protect the community. The negative impact of the legal profession's inability to implement ethics and codes of ethics for the legal profession will result in a loss of public trust in law enforcement itself.
Copyright (c) 2025 Ach. Khiarul Waro Wardani http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERAN HUKUM DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN DI INDONESIA (The Role of Law in Combating Document Forgery Crimes in Indonesia)
Document forgery is a serious issue that affects various sectors of life in Indonesia, including social, economic, and political systems. Document forgery involves the act of creating or altering documents to make them appear valid and genuine with the intent to deceive or gain unlawful benefits. This practice has become more complex with the advancement of information technology, enabling the forgery of electronic documents that are difficult to detect. This study examines the role of law in addressing document forgery in Indonesia, the challenges faced in law enforcement, and solutions that can be implemented to enhance the effectiveness of law enforcement. This research uses a qualitative approach by reviewing various legal regulations, case studies, and previous research to understand the root causes of document forgery. The findings show that although regulations are in place to address document forgery in the Criminal Code (KUHP) and the new Law No. 1 of 2023, the biggest challenge in law enforcement is the difficulty in proving forgery, particularly in relation to electronic documents. Additionally, the lack of capacity among law enforcement in digital forensic technology and the general public's lack of awareness are significant barriers. Therefore, improving the capacity of law enforcement, updating regulations, and raising public awareness are necessary to make law enforcement against document forgery more effective and efficient. This study provides recommendations for strengthening Indonesia's legal system in dealing with document forgery in a more comprehensive manner. Keywords: Document Forgery, Criminal Law, Electronic Documents, Law Enforcement, Digital Forensics
Copyright (c) 2025 Nanda Karunia Alfatih, Eko Raharjo, Rinaldy Amrullah http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
STATUS HUKUM ASET DIGITAL SEBAGAI BARANG MILIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA
The advancement of digital technology has led to the emergence of digital assets such as cryptocurrencies and Non-Fungible Tokens (NFTs), which hold significant economic value in society. However, within Indonesia's legal system, the legal status of digital assets as objects of ownership remains undefined. This study aims to analyze the legal status of digital assets as property under Indonesian civil law, examine the regulations governing their ownership, and identify legal challenges related to the recognition and protection of digital assets. This research employs a normative legal method with a qualitative approach, analyzed through content analysis and interpretation of legal norms. The findings indicate that digital assets can be categorized as intangible movable objects that potentially qualify as property, although they currently lack comprehensive legal grounding. Regulatory fragmentation, dual supervision, and weak legal protection present major obstacles to ensuring legal certainty for digital asset holders. Therefore, an integrated and responsive legal framework is needed to regulate ownership and provide legal protection for digital assets in Indonesia. Keywords: digital assets, property law, ownership
Copyright (c) 2025 Komang Adi Wijaya, Kadek Ary Purnama Dewi, Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM LAYANAN PERBANKAN DIGITAL
Perlindungan data pribadi nasabah dalam layanan perbankan digital menjadi isu yang semakin relevan di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Layanan seperti mobile banking dan internet banking mempermudah akses ke layanan perbankan, namun juga menimbulkan risiko terkait kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam konteks perbankan digital di Indonesia, dengan fokus pada regulasi yang ada serta tantangan dalam penerapannya. Perlindungan ini diatur oleh berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Bank Indonesia. Meskipun peraturan tersebut cukup komprehensif, tantangan dalam implementasi masih banyak ditemukan, seperti cepatnya perkembangan teknologi, ketidakjelasan regulasi, dan rendahnya tingkat literasi digital baik di kalangan masyarakat maupun pegawai bank. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan perlindungan data pribadi di sektor perbankan digital, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas perlindungan data nasabah.
Copyright (c) 2025 Nanda Puspitasari Wardoyo, Rina Arum Prastyanti http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
TINJAUAN YURISDIKSI HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP KEJAHATAN PERANG DALAM KONFLIK RUSIA-UKRAINA: ANALISIS PERAN MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL (ICC)
Penegakan hukum pidana internasional menghadapi tantangan serius ketika Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Rusia, Vladimir Putin, atas dugaan kejahatan perang dalam konflik bersenjata Rusia-Ukraina. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis yurisdiksi ICC dalam menghadapi pelaku kejahatan internasional dari negara yang bukan pihak Statuta Roma, serta menelaah efektivitas dan hambatan dalam penerapan hukum internasional terhadap kepala negara yang masih aktif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah literature review dengan mengkaji berbagai sumber ilmiah seperti jurnal, buku hukum internasional, dan dokumen resmi ICC. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara normatif ICC memiliki dasar hukum untuk menuntut pelaku kejahatan perang berdasarkan prinsip command responsibility dan ketentuan hukum humaniter internasional. Namun, pelaksanaan yurisdiksi menghadapi kendala politik dan hukum, terutama karena Rusia menolak kewenangan ICC dan adanya keterbatasan mekanisme eksekusi. Di sisi lain, tindakan ICC tetap penting sebagai bentuk penegasan prinsip non-impunitas dan upaya simbolik untuk menjaga integritas hukum internasional. Simpulan dari penelitian ini menegaskan perlunya penguatan kerja sama internasional dan komitmen negara-negara anggota untuk mendukung penegakan keadilan global. Langkah tersebut penting agar yurisdiksi ICC tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga dapat menghasilkan keadilan substantif bagi korban kejahatan perang. Kata kunci: Yurisdiksi Internasional, Kejahatan Perang, Mahkamah Pidana Internasiona
Copyright (c) 2025 Dewa Gede Rama Mahadewa, Putu Eka Trisna Dewi http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERNIKAHAN LINTAS AGAMA DALAM BAYANG-BAYANG AMBIGUITAS HUKUM: TINJAUAN TERHADAP UU NO. 1/1974 DAN PUTUSAN MA–MK
Interfaith marriage in Indonesia is a complex legal issue that remains unresolved within the national legal framework. Law No. 1 of 1974 on Marriage does not explicitly address interfaith marriage, leading to various conflicting legal interpretations. Rulings by the Supreme Court and Constitutional Court in relevant cases have reinforced ambiguity and contributed to legal uncertainty. This study aims to examine the legal vacuum surrounding interfaith marriage regulation and analyze the juridical implications of disharmony between statutory law and court decisions. Using a normative juridical approach, the research reviews legislation, jurisprudence, and legal doctrines. Findings indicate that the absence of clear provisions creates legal gaps that disadvantage citizens in exercising their constitutional right to marry. Therefore, a reformulation and harmonization of the law is urgently needed to reflect Indonesia's religious diversity and social realities, and to ensure the protection of human rights and legal certainty for interfaith couples. Keywords: interfaith marriage; legal vacuum; ambiguity; Marriage Law; MA–MK rulings
Copyright (c) 2025 Gede Dewangga Prahasta Dyatmika, Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, Kadek Ary Purnama Dewi http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERTANGGUNG JAWABAN IBU PENGIDAP GANGGUAN JIWA PASCA NIFAS (POSTPARTUM DEPRESSION) YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEPADA ANAKNYA
This study aims to determine the legal provisions regarding mothers with postpartum depression who commit criminal acts against their children, as well as the ideal concept of provisions regarding mothers with postpartum depression who commit criminal acts against their children based on the principle of benefit. This research is a normative legal research that is descriptive analytical with a case approach, conceptual approach, and legislative approach. The types of materials used are primary and secondary legal materials. Based on this research, the results obtained show that the ability to be responsible is closely related to a person's mental state when committing an act. A person who is proven to have a mental disorder cannot be punished according to the provisions of Article 44 paragraph (1) of the Criminal Code. Mothers who experience postpartum depression in criminal law provisions can still be charged with child abuse or even murder as regulated in the legislation. The state has been legally present to provide assistance to both mothers and their children, through Law No. 4 of 2024, Article 4 paragraph (1) which talks about the rights of every mother, one of which is to receive consultation services, psychological services, and/or religious guidance. However, this is only a preventive or preventive movement, the aim of which is to prevent mothers from suffering from mental disorders. The ideal concept regarding mothers with postpartum depression who commit crimes against their children based on the principle of benefit is that there must be regulations that order the state to provide psychological assistance to mothers. That way, the state will also provide legal benefits to the mother, as well as to the environment where the mother will return after undergoing the legal process. Key words: Accountability, Postpartum Depression, Criminal Acts
Copyright (c) 2025 Haifa, Ahmad Syaufi http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI LUAR NEGERI: ANTARA REGULASI DAN REALITAS
The enforcement of national law in protecting the rights of Indonesian Migrant Workers (PMI) based on Law Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers is a crucial effort to ensure comprehensive protection for PMI. Although this law introduces a new paradigm emphasizing the state's role throughout the migration process, its implementation still faces serious challenges from institutional weaknesses, inter-agency coordination, and limited capacity of local governments and overseas representatives. Structural obstacles such as the absence of strong bilateral agreements and differing legal systems in host countries further weaken PMI protection. Cultural factors, including discrimination, language barriers, and workers’ reluctance to report abuses, also impede access to justice. This article analyzes the effectiveness of national law enforcement and the structural and cultural barriers faced in implementing PMI protection, and offers recommendations for institutional strengthening, integrated digital systems, and international cooperation as solutions to improve legal protection for PMI in practice. Keywords: Law enforcement, Indonesian Migrant Workers, Legal protection
Copyright (c) 2025 Sitti Nabila http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Multi Intepretasi Ketertiban Umum Dalam Eksekusi Putusan Arbitrase Asing Di Indonesia
This study discusses the multiple interpretations of public order in the execution of foreign arbitral awards in Indonesia. Article 66(c) of Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution does not provide clear explanations and is considered to have overly broad and general interpretations. The lack of a definitive definition allows public order to be exploited as a loophole for grounds to annul the execution of foreign arbitral awards in Indonesia, which in turn creates legal uncertainty in implementing these awards. This research aims to analyze the concept of public order that can serve as a guideline for the execution of foreign arbitral awards in Indonesia. The research method used is normative, addressing the ambiguity of norms regarding public order in Article 66(c) of the Arbitration Law. Based on the analysis using various approaches, the concept of public order is formulated as the fundamental principles and values prevailing in Indonesian society, referring to the values of Pancasila as the ideological and philosophical foundation of the Indonesian nation and the 1945 Constitution as the highest legal basis in the legal system. Furthermore, the multiple interpretations of public order lead to legal uncertainty, causing the international community to view Indonesia as an arbitration-unfriendly state. This study emphasizes the need for revising or enacting new legislation on arbitration to address the ambiguity or legal gaps in the implementation of arbitration and to adapt to contemporary developments. Keywords: Arbitration, Execution of Awards, Legal Certainty, Public Order.
Copyright (c) 2025 Muhammad Rezamil Aditya Rahman, Mulyani Zulaeha http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) DI OBJEK VITAL DALAM MENANGANI KASUS TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM POLDA BALI
ABSTRAK CCTV (Closed Circuit Television) merupakan alat yang digunakan untuk merekam kejadian di area tertentu untuk ditampilkan di monitor dengan cakupan publikasi yang terbatas. Di kota yang menganut konsep Smart City, nantinya kamera CCTV bisa berperan lebih aktif dan mampu melakukan pengawasan secara mandiri. Data dari CCTV dan perangkat-perangkat lain kemudian dihubungkan ke pusat server.Maka dari itu penulis membahas dua rumusan masalah Bagaimanakah efektivitas penggunaan Closed Circuit Television (CCTV) di objek vital dalam menangani kasus tindak pidana di Wilayah Hukum Polda Bali? Apakah kendala dalam penggunaan Closed Circuit Television (CCTV) di objek vital dalam menangani kasus tindak pidana di Wilayah Hukum Polda Bali Metode Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Jenis penelitian empiris merupakan penelitian yang mengkaji dan mengalisis bekerjanya hukum dalam masyarakat (law in action) data utama yang digunakan adalah data yang bersumber dari lapangan. Kesimpulan CCTV dijadikan sebagai alat pengawasan jarak jauh yang dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dalam suatu kasus tindak pidana, khususnya kekerasan, jika didapati kasus tindak pidana kekerasan yang jelas terekam. Rekaman CCTV memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti lainnya, tidak mengenal hierarki, dan kekuatan pembuktian tidak berdasarkan urutan. CCTV sebagai alat bukti elektronik memiliki syarat materiil dan formil yang diatur dalam UU ITE, termasuk syarat informasi elektronik yang sah, penggeledahan dan penyitaan dengan seizin ketua pengadilan, dan menjaga kepentingan pelayanan umum. Dengan demikian, CCTV dapat memiliki kekuatan hukum dan menjadi alat bukti yang sah jika tidak melanggar syarat-syarat tersebut dan membantu di persidangan. Kata Kunci: CCTV, Tindak Pidana, Kekerasan
Copyright (c) 2025 Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, Ni Luh Gede Nita Ary Widiani, Kadek Ary Purnama Dewi http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
EFEKTIVITAS PEMANTAUAN LALU LINTAS PERSIAPAN PENGAMANAN HARI RAYA IDUL FITRI DI WILAYAH BALI
Peningkatan volume kendaraan dan mobilitas masyarakat selama Hari Raya Idul Fitri Di Bali memerlukan upaya pemantauan lalu lintas dan pengamanan yang maksimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas pemantauan lalu lintas dan persiapan pengamanan yang dilakukan oleh pihak terkait dalam rangka menyambut perayaan Idul Fitri di Bali. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, melalui pengumpulan data dari wawancara dengan aparat kepolisian, petugas Dinas Perhubungan, serta observasi lapangan pada beberapa titik strategis di Bali, seperti jalur utama menuju objek wisata, bandara, dan pelabuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antarinstansi, penggunaan teknologi pemantauan lalu lintas, serta peningkatan kapasitas personel sangat berpengaruh terhadap kelancaran arus lalu lintas dan pengamanan. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan signifikan terkait kemacetan di beberapa titik dan peningkatan pengawasan di lokasi wisata yang padat pengunjung. Secara keseluruhan, upaya pemantauan dan pengamanan telah cukup efektif, namun perlu adanya perbaikan dalam hal distribusi personel dan penerapan teknologi berbasis data untuk meminimalisir potensi gangguan yang terjadi. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan sinergi antarinstansi serta penggunaan sistem manajemen lalu lintas yang lebih canggih untuk mendukung pengamanan di masa mendatang. Kata kunci: pemantauan lalu lintas, pengamanan, Hari Raya Idul Fitri, Bali, efektivitas, koordinasi antarinstansi.
Copyright (c) 2025 I Komang Gede Bisma Candra Yoga, Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, Kadek Ary Purnama Dewi http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Tanggung Jawab Pengangkut atas Keterlambatan Penyerahan Bagasi Tercatat Menurut Konvensi Montreal 1999 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
ABSTRAK Konvensi Montreal 1999 mengatur rezim hukum secara internasional mengenai tanggung jawab pengangkut terhadap pengguna jasa penerbangan yang mengalami kerugian yang ditimbulkan oleh pengangkut. Baik itu pengangkutan penumpang, bagasi dan kargo dalam penerbangan internasional dengan pesawat udara serta ganti rugi yang harus dibayarkan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan mengatur hak, kewajiban, serta tanggung jawab hukum para penyedia jasa dan para pengguna jasa, dan tanggung jawab hukum penyedia jasa terhadap kerugian pihak ketiga akibat dari penyelenggaraan penerbangan. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya keterlambatan penyerahan bagasi tercatat, menjelaskan tanggung jawab pengangkut atas keterlambatan penyerahan bagasi tercatat, dan untuk mengetahui cara penyelesaian yang ditempuh oleh pengangkut terhadap keterlambatan penyerahan bagasi tercatat. Dalam menganalisis pokok permasalahan, penulis melakukan studi literatur dengan menguji beberapa data yang diambil dari buku, jurnal, dan berita. Konvensi Montreal 1999 adalah sebuah perjanjian internasional yang bertujuan untuk mengatur tanggung jawab maskapai penerbangan dalam hal kehilangan, kerusakan, atau keterlambatan barang, serta kerugian pribadi atau kematian penumpang yang terjadi selama penerbangan. Berdasarkan hasil penelitian Konvensi Montreal 1999 bertujuan melindungi kepentingan penumpang serta mendorong perusahaan pengangkut untuk memastikan keselamatan dan kepentingan penumpang dalam pengangkutan. Penulis berharap kedepannya penelitian ini akan bermanfaat terutama untuk penelitian-penelitian yang memiliki topik serupa. Kata Kunci: Konvensi Montreal 1999, Tanggung jawab pengangkut, Keterlambatan, Bagasi tercatat
Copyright (c) 2025 Rahmi Erwin, Trie Rahmi Gettari, M. Nanda Setiawan http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Hukum Adat sebagai Instrumen Restorative Justice dalam Penyelesaian Sengketa di Masyarakat sebagai Pembaharuan Hukum Nasional
Penyelesaian sengketa di masyarakat Indonesia memiliki karakteristik unik karena dipengaruhi oleh pluralisme hukum yang terdiri dari hukum negara, hukum adat, dan hukum agama. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran hukum adat sebagai instrumen restorative justice dalam penyelesaian sengketa serta relevansinya terhadap agenda pembaharuan hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis dengan pendekatan socio-legal, memadukan analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur akademik, serta praktik adat di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat memiliki legitimasi sosial yang kuat melalui prinsip musyawarah, mufakat, dan perdamaian, sehingga selaras dengan konsep restorative justice. Praktik penyelesaian konflik adat, seperti Tuha Peut di Aceh, forum musyawarah di Lampung, dan mediasi adat Dayak di Kalimantan Tengah, terbukti efektif dalam menjaga harmoni sosial dan mencegah konflik berlarut. Meskipun demikian, integrasi hukum adat dalam hukum nasional menghadapi tantangan berupa disharmoni regulasi, keterbatasan pemahaman aparat hukum, serta kesesuaian dengan prinsip hak asasi manusia. Prospek ke depan menuntut harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas lembaga adat, dan sinergi antara hukum adat dan hukum formal. Kesimpulannya, hukum adat berpotensi besar menjadi fondasi restorative justice dalam pembaharuan hukum nasional yang lebih humanis, partisipatif, dan berkeadilan.
Copyright (c) 2025 Darius Halawa http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Implikasi Putusan MK No. 83/PUU-XXII/2024 Terhadap Prinsip Keadilan Asuransi
ABSTRAK Artikel ini mengkaji dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 yang menghapus Pasal 251 KUHD terhadap praktik hukum dalam industri asuransi. Penghapusan pasal tersebut bertujuan untuk mencegah kerugian sepihak dan menciptakan kesetaraan hukum antara pihak tertanggung dan penanggung. Penelitian ini berfokus pada penegakan prinsip keadilan yang ada dalam asuransi untuk menilai perubahan perilaku masyarakat dan keadilan hukum pasca putusan tersebut ditetapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode pengumpulan data secara deskriptif melalui studi literatur dari buku dan karya ilmiah relevan lainnya, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membawa dampak positif terhadap industri asuransi, menciptakan iklim usaha yang lebih sehat, mendorong keuntungan yang adil bagi para pihak, serta mengurangi praktik pembatalan sepihak perjanjian oleh perusahaan asuransi. Kesimpulan yang didapat adalah dengan penegakan putusan ini, maka prinsip keadilan yang ada dalam asuransi dapat terlaksana dengan lebih bagus dan dapat dirasakan oleh kedua belah pihak. Kata Kunci: Asuransi, Pembatalan Sepihak Asuransi, Prinsip Keadilan
Copyright (c) 2025 Aleksander Aleksander, Elisatris Gultom, ⁠Sudaryat ⁠Sudaryat http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS PERBANDINGAN UU NO.2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS DAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 2016 TENTANG PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PENYELESAIAN PERALIHAN PROTOKOL TERHADAP NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH YANG TELAH MENINGGAL DUNIA
ABSTRAK Notaris dan PPAT merupakan pejabat publik yang diangkat oleh negara untuk melaksanakan tugas dalam memberikan legalitas hukum di bidang hukum perdata. Dalam rangka pembuatan akta otentik, baik notaris maupun PPAT wajib menyimpan minuta akta sebagai bagian dari prosedur protokol mereka. Akta otentik yang disusun oleh notaris terdiri dari salinan akta dan minuta, sedangkan PPAT melibatkan lembar pertama dan lembar kedua. Kedua dokumen tersebut, yaitu minuta akta bagi notaris dan lembar pertama bagi PPAT, harus disimpan dengan baik sebagai bagian dari arsip negara yang sah. Permasalahan muncul apabila notaris atau PPAT meninggal dunia, karena tidak ada kejelasan hukum mengenai keberlanjutan pengelolaan protokol yang telah mereka simpan. Kepastian hukum akan kembali muncul apabila ahli waris bertanggung jawab untuk melanjutkan dan mengelola protokol yang ditinggalkan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis tanggung jawab yang timbul setelah meninggalnya notaris dan PPAT, serta untuk memahami kepastian hukum terkait peralihan protokol yang ditinggalkan oleh mereka. Kata Kunci: Protokol Notaris dan PPAT; Ahli Waris; Tanggung Jawab.
Copyright (c) 2025 Sari Susanti, Sonya Claudia Siwu http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Paradoks Keikutsertaan Iran pada Piala Dunia 2026: Uji Batas Asas Non-Diskriminasi dalam Lex Sportiva
Abstrak Piala Dunia FIFA 2026 menghadirkan persoalan hukum yang kompleks terkait keikutsertaan Iran, di mana prinsip non-diskriminasi sebagai asas fundamental hukum olahraga internasional berhadapan langsung dengan realitas politik global, khususnya kebijakan domestik Amerika Serikat yang cenderung diskriminatif terhadap warga negara Iran. Paradoks ini menunjukkan ketegangan antara lex sportiva yang idealnya netral dan universal dengan kepentingan politik negara tuan rumah yang berpotensi menghambat partisipasi sah suatu tim nasional. Kebaruan penelitian ini terletak pada penelaahan terhadap penerapan asas non-diskriminasi dalam konteks Piala Dunia 2026 sebagai studi kasus kontemporer, dengan menyoroti interaksi antara norma privat transnasional yang dibentuk FIFA dan kewajiban publik negara dalam menjamin akses setara bagi peserta. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan statute, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer berupa Statuta FIFA, Kode Etik, Olympic Charter, serta instrumen hak asasi manusia internasional; sedangkan bahan hukum sekunder meliputi literatur akademik, artikel jurnal hukum, dan preseden hukum olahraga internasional. Teknik analisis dilakukan secara gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk menemukan makna, ruang lingkup, serta batas keberlakuan asas non-diskriminasi dalam praktik penyelenggaraan olahraga global. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas non-diskriminasi merupakan parameter legal yang wajib dipenuhi oleh FIFA dan negara tuan rumah dalam setiap kompetisi internasional. Statuta FIFA menegaskan kewajiban non-diskriminasi yang tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga menimbulkan due diligence duties bagi penyelenggara untuk mencegah, memitigasi, dan memperbaiki praktik diskriminatif. Preseden internasional, mulai dari sanksi terhadap Afrika Selatan di era apartheid hingga pencabutan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 tahun 2023, menunjukkan konsistensi FIFA dalam menjaga integritas kompetisi. Dalam konteks Iran 2026, penerapan asas non-diskriminasi menghadapi tantangan serius akibat kebijakan imigrasi diskriminatif Amerika Serikat, sehingga FIFA dituntut mengembangkan mekanisme pengawasan yang lebih tegas agar lex sportiva tetap dapat menegakkan sportivitas, keadilan, dan kesetaraan di tengah tekanan geopolitik global. Kata Kunci: Lex Sportiva, Non-Diskriminasi, Piala Dunia 2026, FIFA, Iran–Amerika Serikat, Hukum Olahraga Internasional.
Copyright (c) 2025 Muhammad Ajid Husain http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Pengembalian Dan Pembuktian Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
ABSTRAK korupsi di Indonesia merupakan masalah serius yang merugikan keuangan negara dan masyarakat, dengan kerugian yang dapat terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Konsep kerugian negara dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam berbagai undang-undang, yang menegaskan pentingnya pengembalian kerugian yang ditimbulkan. Penegakan hukum yang tepat sangat diperlukan untuk pelaku korupsi yang bertanggung jawab serta mencegah kerugian lebih lanjut. Metodologi penelitian ini menekankan pada pembuktian unsur kerugian keuangan negara, yang harus didasari oleh analisis data konkret dan kualitatif. Dari hasil penelitian, terlihat bahwa penerapan pidana uang pengganti dan kewajiban pengembalian kerugian keuangan negara adalah langkah-langkah krusial untuk memulihkan kekayaan yang dicuri. Selain itu, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman harus mempertimbangkan faktor yuridis dan sosiologis guna mencapai keadilan yang berlandaskan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Kata Kunci : Korupsi dan kerugian keuangan negara
Copyright (c) 2025 Ayub Jose Luhut Parulian Simanjuntak, Heryanto Heryanto http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Perspektif Profetik
Abstrak Notaris dapat dikenai sanksi moral atau sanksi etik, sanksi ini didasarkan pada pelanggaran terhadap kode etik dan lebih ditujukan untuk menjaga integritas profesi. Permasalahan yang akan difokuskan pada tulisan ini adalah sanksi yang diberikan kepada para pelanggar kode etik sesuai dalam kode etik lebih condong dan mirip dengan sanksi hukum apabila seseorang melanggar norma hukum. Hal ini menjadi kegelisahan karena kode etik adalah aturan moral bukan merupakan aturan hukum. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba untuk memberikan gagasan sanksi etik kepada notaris yang berprespektif profetik agar pemberian sanksi etik sesuai dengan tujuannya untuk menjaga moral dan integritas notaris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif, Data yang digunakan adalah data sekunder. Analisa Data yang ditempuh dalam penelitian ini adalah analitis kualitatif dengan menggunakan metode penguraiaan deskriptif analisis. Hasil penelitian yaitu : Pertama, pengaturan sanksi etik terhadap notaris terdapat pada kode etik notaris yang dibuat oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia. Sanksi etik yang diberikan kepada notaris yang melanggar ketentuan kode etik adalah berupa teguran, peringatan, dan pemberhentian dari anggota perkumpulan; Kedua, sanksi etik yang berprespektif profetik bermakna sanksi yang diberikan tidak hanya berorientasi pada hukuman saja tetapi sanksi tersebut harus memperhatikan nilai-nilai humanisasi, liberasi, dan transendensi sehingga dapat menjadi sarana untuk menjaga integritas profesi. Kata kunci : kode etik ; notaris ; sanksi
Copyright (c) 2025 Andria Luhur Prakoso, Kuswardani Kuswardani, Marisa Kurnia ningsih http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Online: Kajian Kritis atas Klausula Baku dan Asas Itikad Baik
ABSTRAK Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan signifikan dalam pola transaksi jual beli masyarakat, salah satunya melalui platform daring (online marketplace). Fenomena ini di satu sisi memberikan kemudahan, namun di sisi lain menimbulkan potensi kerugian konsumen akibat adanya penggunaan klausula baku yang seringkali bersifat sepihak dan merugikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli online dengan menitikberatkan pada kajian kritis terhadap klausula baku dan asas itikad baik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta putusan pengadilan dan literatur yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula baku yang tidak sesuai dengan asas keseimbangan dan itikad baik berpotensi melanggar hak-hak konsumen serta bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen. Di sisi lain, penerapan asas itikad baik dalam perjanjian jual beli online menjadi instrumen penting untuk mewujudkan hubungan kontraktual yang adil dan berimbang. Kesimpulannya, perlindungan hukum konsumen dalam transaksi daring memerlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap klausula baku serta penguatan peran asas itikad baik dalam praktik kontraktual. Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya penguatan regulasi teknis, edukasi konsumen, serta pembentukan best practice kontrak elektronik yang lebih transparan dan adil. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Klausula Baku, Itikad Baik.
Copyright (c) 2025 Faizal Achmad, Darmin Suhanda, Masni Terima Dariani Tumangger, Amaliyah Amaliyah, Ali Imron http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Kriminologi
ABSTRAK Perdagangan orang merupakan tindak pidana serius yang mengancam martabat manusia dan melanggar hak asasi yang paling fundamental. Meskipun berbagai instrumen hukum nasional dan internasional telah mengatur larangan serta mekanisme penanggulangan kejahatan ini, praktik perdagangan orang masih marak terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang serta meninjau fenomena tersebut dari perspektif kriminologi, khususnya terkait faktor penyebab, pola kejahatan, dan respons aparat penegak hukum. Penelitian ini bermanfaat dalam memberikan gambaran empiris sekaligus kontribusi akademik bagi pengembangan strategi penanggulangan perdagangan orang. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-sosiologis dengan pengumpulan data melalui studi pustaka, wawancara, serta dokumentasi kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa penegakan hukum masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman aparat terhadap modus kejahatan, dan lemahnya perlindungan korban. Dari sisi kriminologi, faktor ekonomi, kondisi sosial, lemahnya kontrol sosial, serta keterlibatan jaringan kriminal terorganisir menjadi pendorong utama terjadinya kejahatan ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum belum berjalan optimal, sehingga diperlukan strategi komprehensif. Disarankan adanya pendekatan multidisipliner, peningkatan kapasitas aparat, serta peran aktif masyarakat untuk memperkuat pencegahan dan perlindungan korban perdagangan orang. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Perdagangan Orang, Kriminologi, Kejahatan Terorganisir, Korban.
Copyright (c) 2025 Alfiandi Wisudawansyah Nasution http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Implementasi Kewajiban Sertifikasi Penyidik Anak Dalam Tugas Penyidikan Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Wilayah Hukum Polres Pelalawan
ABSTRAK Implementasi kewajiban sertifikasi penyidik anak merupakan aspek penting dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sertifikasi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap penyidik yang menangani perkara anak memiliki kompetensi khusus dalam memahami psikologi anak, prosedur hukum yang ramah anak, serta prinsip perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kewajiban sertifikasi penyidik anak di wilayah hukum Polres Pelalawan, dengan menitikberatkan pada efektivitas penerapannya dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, didukung data empiris melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sertifikasi masih menghadapi kendala, antara lain keterbatasan jumlah penyidik yang telah bersertifikat, minimnya anggaran pelatihan, serta kurangnya pengawasan dari lembaga terkait. Kondisi ini berimplikasi pada masih adanya praktik penyidikan yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Kesimpulannya, optimalisasi sertifikasi penyidik anak membutuhkan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta sinergi antar lembaga penegak hukum. Rekomendasi penelitian ini menekankan pentingnya percepatan program sertifikasi, penyusunan pedoman teknis, serta monitoring berkelanjutan guna memastikan terpenuhinya hak-hak anak dalam proses penyidikan. Kata Kunci: Sertifikasi Penyidik Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak, Polres Pelalawan.
Copyright (c) 2025 Desi Valentianna Br Purba, Bagio Kadaryanto, Rudi Pardede http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Optimalisasi Mekanisme Asset Recovery dalam Tindak Pidana Penipuan: Analisis Efektivitas Peran Jaksa Berdasarkan Prinsip Keadilan Restoratif
ABSTRAK Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang paling merugikan masyarakat karena selain menimbulkan kerugian material, juga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum. Salah satu tantangan utama dalam penanganannya adalah optimalisasi mekanisme asset recovery guna mengembalikan kerugian korban secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peran jaksa dalam proses asset recovery dengan menggunakan pendekatan prinsip keadilan restoratif, sehingga tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman, tetapi juga pemulihan hak-hak korban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan, kemudian dikaji melalui analisis kualitatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan restoratif memberikan ruang bagi jaksa untuk berperan lebih aktif dalam memediasi kepentingan korban dan pelaku, mempercepat pengembalian aset, serta mengurangi potensi overkriminalisasi. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan regulasi, kapasitas sumber daya, serta resistensi paradigma hukum yang masih berorientasi pada retributif. Kesimpulannya, optimalisasi peran jaksa dalam asset recovery harus diarahkan pada sinergi antara mekanisme hukum positif dan pendekatan restoratif. Saran penelitian ini adalah perlunya penguatan regulasi dan pedoman teknis bagi jaksa, peningkatan kapasitas institusional, serta pengembangan model best practice agar asset recovery dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan. Kata Kunci: Asset Recovery, Jaksa, Keadilan Restoratif.
Copyright (c) 2025 Ade Sathya Sanathana Ishwara, Toha Masrur, Cut Fadhlan Akhyar, Muhammad Irwan, Selamat Lumban Gaol http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Deferred Prosecution Agreement dalam Hukum Pidana Korporasi Lingkungan: Instrumen Alternatif Penegakan Hukum untuk Pembangunan Berkelanjutan
Penegakan hukum pidana terhadap korporasi dalam kasus kejahatan lingkungan di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari kompleksitas pembuktian, keterbatasan instrumen hukum, hingga lemahnya efektivitas sanksi pidana dalam mendorong perubahan perilaku korporasi. Dalam konteks ini, Deferred Prosecution Agreement (DPA) atau perjanjian penuntutan yang ditangguhkan muncul sebagai salah satu instrumen alternatif yang berpotensi memperkuat penegakan hukum pidana lingkungan. DPA memberikan ruang bagi korporasi untuk melakukan pemulihan, kepatuhan, dan perbaikan sistem tata kelola dengan imbalan penundaan atau penghentian penuntutan apabila kewajiban yang disepakati terpenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemungkinan penerapan DPA dalam hukum pidana korporasi lingkungan Indonesia sebagai mekanisme penegakan hukum yang adaptif dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Penelitian menelaah peraturan perundang-undangan nasional, doktrin hukum pidana korporasi, serta praktik DPA di berbagai yurisdiksi seperti Amerika Serikat dan Inggris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPA dapat menjadi instrumen yang efektif untuk menyeimbangkan kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, dan tujuan pemulihan lingkungan. Namun, penerapannya membutuhkan kerangka hukum yang jelas, akuntabel, dan transparan agar tidak disalahgunakan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Kesimpulannya, DPA berpotensi menjadi alternatif penegakan hukum pidana korporasi lingkungan yang lebih responsif terhadap prinsip keadilan restoratif dan tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Copyright (c) 2025 Valerie Zhou http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Implikasi Hukum Penerapan Environmental, Social, and Governance (ESG) terhadap Tanggung Jawab Perusahaan di Indonesia
Penerapan konsep Environmental, Social, and Governance (ESG) telah menjadi tren global yang semakin memengaruhi arah kebijakan dan praktik bisnis perusahaan, termasuk di Indonesia. ESG tidak hanya menjadi instrumen keberlanjutan, tetapi juga membawa konsekuensi hukum yang signifikan terhadap tanggung jawab perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum penerapan ESG terhadap tanggung jawab perusahaan, khususnya dalam konteks kepatuhan terhadap regulasi lingkungan hidup, perlindungan hak-hak sosial, serta penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta ketentuan pasar modal, ditambah dengan kajian literatur dan doktrin hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ESG memiliki implikasi hukum yang luas terhadap perusahaan, mulai dari peningkatan kewajiban kepatuhan hukum, perluasan tanggung jawab sosial dan lingkungan, hingga kemungkinan timbulnya tanggung jawab hukum apabila perusahaan lalai memenuhi standar ESG. Selain itu, penerapan ESG juga mendorong transformasi tata kelola perusahaan menuju praktik bisnis yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Kesimpulannya, ESG bukan sekadar instrumen sukarela, melainkan telah berkembang menjadi kerangka normatif yang memengaruhi rezim tanggung jawab perusahaan di Indonesia. Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya penguatan regulasi ESG secara komprehensif dan harmonisasi standar nasional dengan praktik internasional untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif bagi masyarakat dan lingkungan.
Copyright (c) 2025 Jajang Suherman, A. Muhammad Hasgar A.S., Geofani Milthree Saragih, Freddy Hidayat, Selamat Lumban Gaol http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Analisis Yuridis Atas Hak Pencipta Karya Berbantuan Ai (Artificial Intelligence) Dalam Pemenuhan Kebutuhan Reformasi Undang-Undang Hak Cipta
ABSTRAK Penelitian ini didorong oleh meningkatnya penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam proses penciptaan karya kreatif. Kasus viral “Tung Tung Sahur” yang menggambarkan ciptaan audio dengan bantuan teknologi AI menimbulkan polemik terkait siapa yang berhak atas karya tersebut. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap karya yang dihasilkan dengan bantuan AI serta bagaimana urgensi reformulasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam menghadapi tantangan teknologi tersebut. Tujuannya untuk menganalisis kesesuaian hukum positif Indonesia terhadap perkembangan AI dalam ranah Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya hak cipta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, literatur hukum, dan studi kasus terkini. Teori utama yang digunakan adalah teori keadilan distributif dalam hukum kekayaan intelektual serta teori personhood dalam hak cipta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum hak cipta di Indonesia belum secara eksplisit mengakomodasi karya berbantuan AI, sehingga menciptakan kekosongan hukum dan ketidakpastian bagi para pencipta dan pengguna. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi regulasi yang mengatur batas peran AI dalam proses penciptaan dan mekanisme atribusi hak cipta agar tetap menjamin perlindungan hukum dan keadilan bagi para pihak yang terlibat. Kata kunci: Hak Cipta, Karya Berbantuan AI, Reformasi Undang-Undang, Kreativitas Digital, Kasus "Tung Tung Sahur", Perlindungan Hukum
Copyright (c) 2025 Sy. Muhammad Ikhsan, Ismawartati Ismawartati, Dina Karlina, Devina Puspita Sari, Alifah Nur Fitriana Naridha http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
REVITALIZATION OF PANCASILA VALUES AND TRANSFORMATIONAL NATIONALISM OF HMI CADRES: CONTRIBUTIONS IN ADDRESSING MULTIDIMENSIONAL CRISES
ABSTRAK Fenomena krisis multidimensional yang melanda bangsa Indonesia, mulai dari aspek politik, ekonomi, sosial, budaya hingga ekologi, menuntut adanya revitalisasi nilai-nilai kebangsaan sebagai fondasi dalam mempertahankan identitas nasional. Penelitian ini berupaya menganalisis revitalisasi nilai Pancasila dan nasionalisme transformasional kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sebagai kontribusi strategis dalam menjawab tantangan global. Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi literatur, dan dokumen organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kader HMI memiliki peran signifikan dalam membumikan nilai Pancasila dengan mengintegrasikan prinsip keislaman dan keindonesiaan, sehingga melahirkan model nasionalisme transformasional yang adaptif terhadap perubahan global. Revitalisasi nilai tersebut diwujudkan melalui kaderisasi intelektual, penguatan narasi kebangsaan, serta aksi sosial yang berorientasi pada keumatan dan kebangsaan. Dengan demikian, kader HMI berpotensi menjadi agen transformasi yang menjaga kesinambungan ideologi bangsa sekaligus memberikan kontribusi nyata dalam mengatasi krisis multidimensional yang dihadapi Indonesia. Kata Kunci: Pancasila, nasionalisme transformasional, kader HMI, krisis multidimensional, revitalisasi
Copyright (c) 2025 Ainul Mustofa, Muhammad Taha Madani http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Neurokriminologi dan Transformasi Doktrin Hukum Pidana
ABSTRAK Struktur hukum pidana modern dibangun atas asumsi kehendak bebas, rasionalitas individu, dan mens rea sebagai dasar pertanggungjawaban. Namun, perkembangan neurosains menunjukkan bahwa perilaku kriminal dalam banyak kasus tidak lahir dari deliberasi sadar, melainkan dari konfigurasi neurobiologis yang memengaruhi kontrol diri dan regulasi moral. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketegangan antara konstruksi normatif hukum pidana dan determinasi perilaku manusia menurut neurosains, serta mengidentifikasi tiga bentuk transformasi doktrinal yang ditimbulkan oleh pendekatan neurokriminologi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum pidana belum memiliki instrumen normatif yang mampu mengakomodasi kompleksitas biologis manusia. Model tanggung jawab berbasis kehendak bebas universal tidak selaras dengan bukti mengenai variabilitas kontrol perilaku. Konsep kesengajaan gagal membedakan antara deliberasi dan reaktivitas neurologis, sedangkan pendekatan retributif dalam pemidanaan tidak kompatibel dengan model intervensi preventif. Dalam kondisi ini, atribusi kesalahan menjadi berisiko secara etik. Reformulasi doktrin menjadi keharusan untuk membangun sistem hukum yang akurat dan sahih secara normatif. Kata Kunci: Determinisme Biologis, Mens rea, Neurokriminologi, Pertanggungjawaban Pidana
Copyright (c) 2025 Zul Khaidir Kadir, Nur Fadhilah Mappaselleng, Nadiah Khaeriah Kadir http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian High Domino di Wilayah Hukum Polres Meranti Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Fenomena maraknya tindak pidana perjudian daring berbasis aplikasi Higgs Domino di wilayah hukum Polres Meranti menimbulkan keresahan publik, mengganggu ketertiban umum, serta berpotensi memicu kejahatan lanjutan seperti penipuan, pemerasan, dan pencucian uang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan, hambatan, dan upaya mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian Higgs Domino berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum belum optimal, terbukti dari masih berlangsungnya praktik perjudian tersebut. Hambatan yang dihadapi bersifat teknis, struktural, dan kultural. Hambatan teknis meliputi keterbatasan perangkat digital forensik, minimnya penyidik yang ahli di bidang kejahatan siber, serta kesulitan memperoleh data dari platform digital luar negeri. Hambatan struktural mencakup koordinasi antarinstansi yang kurang efektif dan birokrasi panjang dalam proses pemblokiran situs atau aplikasi. Hambatan kultural muncul dari persepsi masyarakat yang menganggap Higgs Domino sebagai permainan biasa sehingga dukungan sosial terhadap penindakan rendah. Upaya yang telah dilakukan antara lain pembentukan tim siber, pengaktifan saluran pelaporan masyarakat, kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta penyuluhan hukum. Namun, efektivitas upaya tersebut masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal penguasaan teknologi investigasi digital, kecepatan penanganan kasus, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Disarankan agar Polres Meranti secara berkelanjutan mengadakan pelatihan teknis dan penguatan kompetensi di bidang forensik digital, pelacakan IP address, enkripsi data, dan investigasi transaksi elektronik, guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap perjudian daring lintas negara.
Copyright (c) 2025 Arsyad Koto, Bagio Kadaryanto, Rudi Pardede http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Perlindungan Hukum Bagi Korban Anak Tindak Pidana Pencabulan Pada Proses Penyidikan Di Polres Meranti Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Maraknya kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Polres Meranti menimbulkan keprihatinan serius terhadap efektivitas perlindungan hukum bagi korban anak pada tahap penyidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan, hambatan, serta upaya yang dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana pencabulan, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, dengan mengkaji ketentuan normatif dan kondisi empiris di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban anak belum sepenuhnya efektif, terlihat dari masih terbatasnya pendampingan psikologis, kurangnya penyidik yang memiliki keahlian dalam penanganan anak korban, serta lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum dengan lembaga sosial terkait. Hambatan struktural muncul dari keterbatasan sarana dan prasarana, lambannya birokrasi, serta kurangnya pemahaman tentang prosedur penyidikan ramah anak. Hambatan kultural meliputi adanya stigma sosial dan rasa takut dari pihak korban untuk melapor. Upaya yang telah dilakukan antara lain kerja sama dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), Dinas Sosial, serta psikolog anak, dan penerapan ruang pemeriksaan ramah anak. Namun, efektivitas upaya tersebut masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya manusia, koordinasi antarinstansi, serta konsistensi penerapan hukum perlindungan anak. Disarankan agar Polres Meranti memperkuat sinergi lintas sektor, mengadakan pelatihan berkelanjutan tentang perlindungan anak, dan menjamin pemenuhan hak anak atas keadilan, keamanan, serta pemulihan psikologis selama proses penyidikan.
Copyright (c) 2025 Yusuf Budiarto, Bagio Kadaryanto, Rudi Pardede http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Penyalahgunaan Posisi Dominan oleh Perusahaan Digital Marketplace di Indonesia
Pertumbuhan pesat platform digital telah mengubah pola persaingan usaha di sektor marketplace Indonesia. Digitalisasi di satu sisi mendorong efisiensi dan kemudahan akses, namun di sisi lain menimbulkan tantangan baru terkait posisi dominan dan potensi praktik monopoli. Penyalahgunaan posisi dominan oleh perusahaan marketplace digital melalui manipulasi harga, pengaturan hasil pencarian, serta penerapan ketentuan kontraktual yang tidak adil terhadap penjual telah menimbulkan kekhawatiran mengenai keadilan persaingan dan perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana hukum persaingan usaha Indonesia mengatur dan menanggulangi penyalahgunaan posisi dominan dalam sektor digital marketplace. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, peraturan pelaksana dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), putusan pengadilan, serta literatur ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan hukum yang ada belum sepenuhnya mengantisipasi kompleksitas struktur pasar digital, di mana kendali algoritmik dan monopoli data dapat membatasi ruang persaingan yang sehat. Selain itu, mekanisme penegakan hukum masih bersifat reaktif dan belum berorientasi pada pencegahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia memerlukan pedoman hukum yang lebih jelas mengenai definisi posisi dominan digital, peningkatan pengawasan terhadap perilaku platform, serta sinkronisasi kebijakan antara otoritas persaingan dan regulator digital. Kebaruan penelitian ini terletak pada urgensi pembentukan hukum persaingan yang adaptif terhadap dinamika platform digital guna menjaga keseimbangan struktur pasar dan praktik usaha yang adi
Copyright (c) 2025 Ratna Dewi, Rendita Andriani, Joflin Gunawan, Siti Nuri Salamatuddaroen, Jeany Indriarti http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Formulasi Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia Pasca Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024
Abstrak Eksistensi formulasi tindak pidana informasi dan transaksi elektronik di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, telah sering dilakukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi. Dominasi pokok perkara judicial review adalah tentang kebebasan berpendapat seperti pasal pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Padahal, kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak paling mendasar dalam kehidupan bernegara yang secara konstitusional diakui eksistensinya. Oleh karena itu, Majelis Hakim MK melalui Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024, menganulir salah satu unsur di dalam beberapa pasal yang berpotensi disalahgunakan untuk mengkriminalisasi kebebasan berpendapat di ruang digital. Kata Kunci: Tindak Pidana, Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasca Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024
Copyright (c) 2025 Galuh Bastoro Aji, Sahuri L, Sri Rahayu, Elly Sudarti, Akbar Kurnia Putra http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Penyediaan Obat Bagi Keluarga Penderita Tuberculosis Di Kabupaten Kampar Berdasarkan Petunjuk Teknis Penanganan Infeksi Laten Tuberculosis
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi tanggung jawab pemerintah dalam penyediaan obat bagi keluarga penderita Tuberculosis (TB) di Kabupaten Kampar, dengan merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberculosis dan Permenkes Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberculosis sebagai dasar hukum utama. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, yang berfokus pada studi lapangan untuk mengkaji implementasi kebijakan pemerintah dalam konteks nyata. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak terkait, seperti tenaga kesehatan, keluarga penderita TB, dan pemangku kebijakan di Kabupaten Kampar, serta observasi langsung terhadap pelaksanaan kebijakan di tingkat pelayanan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah telah berupaya menyediakan obat-obatan sesuai petunjuk teknis, terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya tenaga kesehatan terlatih dan minimnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengobatan ILTB. Studi ini juga mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan yang dapat diambil, termasuk peningkatan koordinasi antarinstansi, edukasi masyarakat, serta optimalisasi sistem distribusi obat untuk menjamin aksesibilitas bagi keluarga penderita TB. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan dalam mendukung upaya pemerintah untuk menanggulangi Tuberculosis secara efektif di Kabupaten Kampar.
Copyright (c) 2025 Wirda Susanti, A Ardiansah, Yeni Triana http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0