Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Menurut Sistem Hukum Indonesia

Abstract

ABSTRAK

Dalam hubunganya dengan jual beli, pada ranah normatif, untuk menilai ada atau tidaknya itikad baik pembeli dalam mencari tahu keabsahan objek jual beli tanah, perjanjian jual beli tersebut sudah sesuai dengan peraturan-perundang-undangan dengan memeriksa secara seksama fakta material dan keabsahan peralihan hak atas tanah yang dibelinya  terutama dinyatakan dalam kaitannya dengan upaya untuk memberikan perlindungan Hukum bagi pembeli yang beritikad baik, namun kenyataanya ada Putusan-Putusan Sengketa Perdata yang berkaitan dengan Permasalahan Pembeli yang Beritikad Baik yang seharusnya mendapatkan Perlindungan Hukum tetapi dalam Putusan Pengadilan pihak Pembeli Yang Beritikad Baik dikalahkan atau ditolak dalil-dalilnya dalam sengketa di Pengadilan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli. Penelitian ini merupakan Penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau disebut juga data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan hukum positif dan bagaimana implementasinya dalam praktek dengan didukung data empiris.  Berdasarkan Pasal 531 KUH Perdata Perlindungan Hukum terhadap pembeli beritikad baik pada dasarnya adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada pembeli karena dia memperoleh hak kebendaan dengan didasari itikad baik. Artinya, ia tidak mengetahui cacat atau cela dari (proses peralihan) barang tersebut. Disisi lain penerapan SEMA nomor 4 tahun 2016 juga masih banyak hakim yang mengesampingkannya dalam memberikan pertimbangan hukum misalnya dalam beberapa putusan-putusan MARI  yaitu 1.) Putusan MARI nomor :1861 K/Pdt/20005, 2.) Putusan MA RI Nomor : 114 K/Pdt/2013,  3.)  Putusan MARI Nomor : 1923 K/Pdt/2013, 4). Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  Nomor 21/Pdt.G/2012/PN.BJ.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Perjanjian; Jual Beli  Tanah.