Status Harta Kekayaan Badan Hukum Yang Didirikan Oleh Yayasan Yang Tidak Memenuhi Syarat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan

Abstract

ABSTRAK

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Maksud didirikan suatu Yayasan adalah untuk kegiatan Sosial yang bertujuan tidak mencari keuntungan pribadi (Private Profite). Hal yang akan di kaji adalah status harta kekayaan Badan Hukum yang didirikan oleh Yayasan yang tidak memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan dan langkah hukum yang ditempuh oleh Yayasan Pendidikan PGRI untuk menyelamatkan Badan Usahanya berupa SMA PGRI 1 PADANG dan STKIP PGRI SUMBAR agar tidak dibubarkan, serta penyelesaian sengketa tentang status hukum harta kekayaan Yayasan Pendidikan PGRI berdasarkan Putusan Perkara Perdata Nomor 133/Pdt.G/2019/PN.Pdg di Pengadilan Negeri Padang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif dan Singkronisasi Hukum artinya permasalahan yang dingkat, dibahas, dan diuraikan dengan melihat kesesuaian atau keselarasan peraturan perundang-undangan secara vertikal berdasarkan sistematika hukum positif yaitu antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa harta kekayaan Badan Hukum yang didirikan oleh Yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya sesuai ketentuan terkait yayasan, Akibat permasalahan yang timbul, terciptanya Gugatan Perdata dari pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat didirikannya Yayasan baru tersebut oleh Pendiri Yayasan lama, dan hasil Putusan Pengadilan atas sengketa Perdata tersebut justru menimbulkan permasalahan hukum baru dan tidak menyelesaikan masalah hukum yang telah ada.
Kata kunci : Yayasan, Harta Kekayaan, Putusan Pengadilan