Kedudukan Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Abstract

Abstrak

Uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi harus dipahami sebagai bagian dari upaya pemidanan terhadap mereka yang melangar hukum yang dilangar adalah tindak pidana korupsi. Adapun yang menjadi tujuan penulisan adalah untuk memahami kedudukan yang berhubungan dengan masalah hukuman tambahan yang berupa pembayaran uang pengganti dalam tidak pidana korupsi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Metode penelitian yang gunakan adalah penelitian yurudis normatif. Penelitian normatif adalah bentuk penelitian dengan melihat studi kepustakaan, sering juga disebut penelitian doktrinal, penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang berkaitan dengan permasalahannya kedudukan pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. Hasil penelitian kedudukan Pidana tambahan  untuk pembayaran uang pengganti bersifat fakultatif dan merupakan kebijakan kriminal yang tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yakni kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat. Uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi harus dipahami sebagai bagian dari upaya pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Kedudukan; Pidana; Uang Pengganti; Tindak Pidana Korupsi.