.png){kind=logo}
Model Upaya Hukum Dalam Kesalahan Objek Gugatan Sengketa Pertanahan
Abstract
The government's failure to cause legal consequences, because of unilateral decisions. This is detrimental to its citizens, so it is called an unlawful struggle carried out by the rulers.This research aims to find out the unlawful acts committed by the rulers in this case, namely BPN government officials in issuing land certificates.Supreme Court Regulation Number 2 of 2019 explains related to unlawful acts committed by the government. In Chapter 1, Article 1 explains that government action means a dispute that arises in the field of government administration between citizens and government officials or other state administrators as a result of government actions.A lawsuit is a claim of rights filed by the plaintiff against the defendant through the court. If the Plaintiff's lawsuit to the court does not have a strong reason for the occurrence of a legal event, then the lawsuit in the trial is declared unacceptable or rejected (N.O). The NO decision is an unacceptable lawsuit. The plaintiff's lawsuit was due to an exception (rebuttal or rebuttal) from the defendant, which was then accepted by the panel of judges. This study aims to find out the lawsuit of Obscuur libel. In posita and petitum lawsuits do not support each other, it is also possible that the object of dispute is not clear. then the lawsuit in the trial was declared rejected by the panel of judges.The research method used is normative with a legislative approach (statue approach) and a case approach (case approach). Based on case number 68/G/2019/PTUN. SBY in this case, the Plaintiffs sued the Defendant, in this case a BPN government official at the State Administrative Court of Surabaya regarding a land dispute lawsuit on the government's decision that had issued 2 SHMs on behalf of the Defendant II Intervention.During the trial process, the panel of judges argued that the dispute that arose was that there was a discrepancy in the existing data, making the Plaintiffs' lawsuit against the object of the case ambiguous or arguably a lawsuit with the wrong object (Obscuur Libel).
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Agustina, S., Saputra, R., Hernowo, A. A., & Sembiring, A. E. (2016). Penjelasan Hukum: Unsur Melawan Hukum. In Shinta Agustina (Ed.), Penjelasan Hukum : Penafsiran Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 2 Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta : LeIP.
Akhmad Budi Cahyono, & Surini Ahlan Sjarif. (2008). Mengenal Hukum Perdata. In Akhmad Budi Cahyono (Ed.), Mengenal Hukum Perdata (pp. 122–123). CV Gitama Jaya.
Anyanuti Okku. (2021). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN GUGATAN YANG DIDASARKAN KEPADA GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) (PUTUSAN NO.82/PDT.G/2013/PN.YK ). Universitas Lampung.
Bernhard Limbong. (2014). Politik Pertahanan. In Margaretha Pustaka (Ed.), Politik Pertahanan (1st ed.).
Boedi Harsono. (2008). Hukum Agraria Indonesia : Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah. In B. Harsono (Ed.), Hukum Agraria Indonesia : Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah: Vol. IX (rev. 19). Jakarta Citra Mandiri . https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=7375
Elza Syarief. (2012). Menuntaskan Sengketa Tanah melalui Pengadilan Khusus Pertanahan. In Hasudungan Sirait (Ed.), Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan (1st ed.). KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
E. Utrecht. (1966). Pengantar Dalam Hukum Indonesia. In E. Utrecht (Ed.), Pengantar dalam hukum Indonesia E. Utrecht (9th ed.). Jakarta s.n 1966.
Indonesia, M. A. (2016). PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2016 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN. In JDIH Mahkamah Agung RI. https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-4-tahun-2016/detail
Jordan Marciano Makalew. (2023). ANALISIS YURIDIS GUGATAN NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD (NO) PADA SENGKETA TANAH DALAM HUKUM ACARA PERDATA. Lex Administratum , 11(2).
Miftahuljannah. (2021). TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PEMERINTAH SEBELUM TERBITNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2019 (PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA ISLAM). UIN Alauddin Makassar.
M. Syahrul Borman. (2019). KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DALAM PERSPEKTF UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS. Jurnal Hukum Dan Kenotariatan, 3(1).
Muhammad Adiguna Bimasakti. (2018). Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah Dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. In Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah Dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (1st ed., p. 34). CV. Budi Utama.
MUKHSAN. (1992). Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. In MUKHSAN (Ed.), Sistem pengawasan terhadap perbuatan aparat pemerintah dan peradilan tata usaha negara di Indonesia disusun oleh Muchsan (1 cet. 1). Yogyakarta Liberty.
Munir Fuady. (2005). Perbuatan Melawan Hukum. In M. Fuady (Ed.), Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer) (2nd ed.). PT. Citra Aditya Bakti.
M. Yahya Harahap. (2012). Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. In Yahya Harahap (Ed.), Hukum Acara Perdata (cet. 7, pp. 48–50). Jakarta : Sinar Grafika.
Pasal 1 Angka 18 Administrasi Pemerintah.
Pasal 53 Ayat 2 Undang-Undang PERATUN, Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PERATUN) (2004).
Pasal 1365 Kitap Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365 Kitap Undang-undang Hukum Perdata.
Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah, Pub. L. No. Pasal I Ayat 1-4, Perma No. 2 Tahun 2019 (2019).
Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah, Pub. L. No. Ayat 1-4, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) (2019).
Rini Ardiyanti. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Terhadap Pemberlakuan Asas Rechtsverwerking (pelepasan Hak Di Kabupaten Lembata NTT) [Skripsi]. Universitas Hasanudin Makasar.
Sarwono 1963. (2014). Hukum Acara Perdata. In Sarwono (Ed.), Hukum acara perdata : teori dan praktek / Sarwono: Vol. cet. 4. Jakarta Sinar Grafika.
Soerjono. (1993). Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Penguasa dan Masalah Ganti Rugi, (dalam MA 1993) . In Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Penguasa dan Masalah Ganti Rugi, (dalam MA 1993) (p. 41).
Suardi. (2018). Hukum Agraria. In Edi Susanto & Tim Balai Pustaka IBLAM (Eds.), Hukum Agraria (2nd ed.). Badan Penerbit IBLAM.
Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan BPK RI (2014). https://peraturan.bpk.go.id/Download/28023/UU%20Nomor%2030%20Tahun%202014.pdf
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pengadilan Tata Usaha Negara, Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (1986).
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (1999).
Urip Santoso. (2017). Hukum Agraria : Kajian Komprehensif. In Jefry (Ed.), Hukum Agraria : Kajian Komprehensif: Vol. xiv (1st ed.). Kencana.
UU No. 30 Tahun 2014, Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang admistrasi negara (2014).
Walujo, C. R., & Soekorini, N. (2023). Civilia : TANGGUNG JAWAB PIDANA TERHADAP PENGALIHAN HAK ATAS TANAH YANG DILAKUKAN DENGAN CARA MELAWAN HUKUM. Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan , 2(4). http://jurnal.anfa.co.id
Zainal Asikin. (2015). Hukum Acara Perdata Di Indonesia. In Z. Asikin (Ed.), Hukum acara perdata di Indonesia: Vol. x (1st ed.). Jakarta Prenadamedia Group.
DOI: https://doi.org/10.36355/rlj.v6i1.1506
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2024 Dewi Solichah
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.