Kepastian Hukum Bagi Rumah Sakit di Indonesia dan Belanda dalam Proses Audit Pasca Klaim

Abstract

BPJS Kesehatan menjamin akses layanan kesehatan yang terjangkau, tantangan muncul terkait prosedur klaim dan audit pasca klaim yang dapat memengaruhi operasional rumah sakit. Proses audit ini seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama terkait prosedur dan jadwal yang tidak jelas, yang berdampak pada keuangan dan reputasi rumah sakit. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana sistem BPJS di Indonesia memberikan kepastian hukum kepada rumah sakit dalam proses audit pasca klaim, serta membandingkannya dengan sistem asuransi kesehatan wajib di Belanda, yang memiliki prosedur audit pasca klaim yang lebih transparan dan perlindungan hukum yang lebih jelas. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan analisis yang menggambarkan masalah hukum. Pembahasan dan analisis di Indonesia, sistem BPJS Kesehatan menghadapi tantangan terkait ketidakpastian hukum, prosedur klaim yang kompleks, dan beban finansial bagi rumah sakit, yang mempengaruhi kualitas layanan dan stabilitas keuangan. Sementara itu, Belanda menyediakan perlindungan hukum yang jelas melalui sistem asuransi kesehatan wajib, yang memastikan kepastian hukum bagi rumah sakit dan pasien, serta menjaga transparansi dalam biaya dan klaim asuransi. Saran dalam penelitian ini ialah BPJS Kesehatan perlu memperbaiki sistem audit pasca klaim dengan prosedur yang lebih transparan dan mengadopsi prinsip solidaritas sosial dari Belanda untuk memastikan perlindungan hukum yang jelas bagi rumah sakit.