Praktek Penyelesaian Sengketa Konstruksi Diuar Pengadilan Di Indonesia

Putu Milla Permatasari; Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi

doi:10.36355/rlj.v6i1.1575

Praktek Penyelesaian Sengketa Konstruksi Diuar Pengadilan Di Indonesia

Putu Milla Permatasari, Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan menemukan: “pertama, pengaturan penyelesaian sengketa perdata di luar badan peradilan (non-litigasi) di Indonesia; kedua, praktek penyelesaian sengketa kostruksi di luar pengadilan di Indonesia”. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan “pertama, pengaturan penyelesaian sengketa perdata di luar badan peradilan (non-nitigasi) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyediakan cara penyelesaian senketa di luar pengadilan yang meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase; kedua, praktek penyelesaian sengketa kostruksi di luar pengadilan di Indonesia lebih banyak menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu mediasi, konsiliasi dan arbitrase dibanding penyelesaian sengketa jasa konstruksi melalui pengadilan (litigasi). Dari mediasi, konsiliasi dan arbitrase, penyelesaian sengketa melalui arbitrase lebih sering digunakan untuk menyelesaikan sengketa jasa konstruksi di Indonesia”.

Keywords

Sengketa, Jasa Konstruksi, Resolusi, Alternatif, Penyelesaian Luar Pengadilan

Full Text:

PDF

References

Abbas, S. (2009). Mediasi dalam Perspektif Hukum Syarai'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional. Jakarta: Kencana.

Abdurrasyid, P. (1996). Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional di Luar Pengadilan. Makalah, pada Seminar Nasional Hukum Bisnis, FH UKSW, Salatiga.

Adolf, H. dan Chandrawulan, A. (2009). Masalah-Masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Batubara, S. dan Purba, O. (2013). Arbitrase Internasional Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui UNCITRAL, ICSID dan SIAC. Jakarta: Raih Asa Sukses.

Gcodpaster, G. (1995). Tinjauan Terhadap Penyelesaían Sengketa, Seri Dasar-dasar Hukum Ekonomi 2. Jakarta: Arbitrase di Indonesia, Ghaiia Indonesia.

Harahap, M. Y. (2006). Segi-Segi Hukum Perjanjian. Bandung: Alumni.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Margono, S. (2004). ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum. Bogor: PT. Ghalia Indonesia.

Mas Agus Priyambodo, 2021, Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konstruksi Menurut UU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Kostruksi, Vol. 01 No 03 2021, IBLAM Law Review.

Miru, A. (2011). Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak.Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soekanto, S. (2006). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Soemitro, R.H. (2008). Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Subekti, R. (2005). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya Paramita.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Usman, R. (2013). Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Waluyo, B. (2001). Penelitian Hukum Dalam Praktik. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

Widjaja, G. (2002). Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Widnyana, I.M. (2007). Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR). Jakarta: Indonesia Business Law Center (IBLC) bekerjasama dengan Kantor Hukum Gani Djemat & Partners.

DOI: https://doi.org/10.36355/rlj.v6i1.1575

Refbacks

There are currently no refbacks.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Username
Password
Remember me