Peran Staf Ahli Dalam Pelaksanaan Tugas Bupati Muaro Jambi: Kebijakan Dan Strategi Optimalisasi

Harry Setya Nugraha

Abstract


ABSTRAK

Pada dasarnya Staf Ahli memiliki kedudukan yang cukup strategisdalam membantu pelaksanaan tugas Bupati Muaro Jambi. Meski begitu, masihditemukan fakta bahwa kedudukan yang strategis tersebut tidak cukup mampu membuat peran staf ahli dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu artikel ini akan mengulas kebijakan dan strategi optimalisasi peran staf ahli Bupati Muaro Jambi, khususnya pada bidang pemerintahan, hukum, dan politik. Akan di uraikan pula program dan kegiatan prioritas untuk menjawab masalah terkait bidang pemerintahan, hukum, dan politik yang terjadi di Kabupaten Muaro Jambi.Metodologi yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatanperundang-undangan,dankonseptual, serta analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif. Artikel ini berkesimpulan bahwakebijakan dan strategi untuk mengoptimalkan peran staf Ahli Bupati Muaro Jambi telah secara normatif diatur dalam Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 118 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati Muaro Jambi. Kedua, terdapat tiga identifikasi permasalahan yang perlu disikapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Muaro Jambi melalui staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik dengan beberapa program dan kegiatan prioritas.

Keyword: Staf Ahli, Bupati, Muaro Jambi


Full Text:

PDF 40-52

References


Buku dan Jurnal

Andi Pangerang Moenta dan Syafa’at Anugrah Pradana, Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah (Depok: Rajawali Pers, 2017)

Helmy Boemiya, “Kajian Hukum Pembentukan Tenaga Ahli Kepala Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, Jurnal Pamator, 13, 1 (2020).

Husni Thamrin, Hukum Pelayanan Publik di Indonesia (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013)

Lara Indah Yandri, Gusrianto, “Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Staf Ahli Walikota di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman”, Menara Ilmu, XIII, 6 (2019).

Muh. Hasrul dan H. Syafaat Anugrah Pradana, Urgensi Staf Ahli Kepala Daerah: Kajian Teoritik Keberadaan Staf Ahli sebagai Pembantu Kepala Daerah dalam Penanganan Isu-isu Strategis di Daerah

__________________, “Kedudukan dan Tugas Staf Ahli dalam Struktur Pemerintahan Daerah”, Amanna Gappa, 27, 1, (2019)

Philipus M. Hadjon, Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, (Surabaya: Pidato Penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1997)

Yaya Mulyana, “Analisis Implementasi Kebijakan Kelembagaan Staf Ahli Walikota Bandung”, Proshiding Seminar Nasional Quo Vadis Kelembagaan Sektor Publik Revitalisasi Kelembagaan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan, 2017

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang mengatur tentang tatacara pembentukan peraturan perundang-undangan

Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 118 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati Muaro




DOI: https://doi.org/10.36355/dlj.v4i1.970

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2023 DATIN LAW JURNAL



DATIN LAW JURNAL Online ISSN 2722-9262 is Published By Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo